BANJARMASIN, KP – Fraksi-fraksi di DPRD Kalsel menyepakati rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kalsel.
Raperda inisiatif dari Komisi II DPRD Kalsel ini mendapatkan dukungan dari delapan fraksi yang ada, karena memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada para petani di Kalsel.
“Karena tidak semua petani di Kalsel ini pemilik lahan, namun sebagian besar adalah penggarap lahan,’’ kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Ardiansyah pada paripurna internal, Kamis (7/11), di Banjarmasin.
Hal ini menyebabkan petani perlu diberdayakan, agar mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya, karena keterbatasan modal untuk meningkatkan usaha taninya maupun pemenuhan kebutuhan hidupnya.
“Kalau petani sejahtera, tentu berdampak pada peningkatan produksi padi di wilayah Kalsel,’’ tambah politisi PKS ini.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo mengatakan, raperda inisiatif ini dilatarbelakangi petani yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan.
“Jadi sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk memenuhi kebutuhan pangan,’’ kata Imam.
Diungkapkan, petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, namun sebagian besar petani berskala kecil dengan lahan dibawah setengah hektar, bahkan ada yang tidak memiliki lahan sendiri.
“Posisi petani sangat lemah untuk memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani dan akses pasar,’’ tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Selain itu, petani dihadapkan pada kecendrungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam maupun resiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi.
“Petani juga rentan terhadap sistem pasar yang tidak berpihak kepada mereka, sehingga perlu upaya melindungi sekaligus memberdayakan petani,’’ tegas Imam.
Apalagi sektor pertanian di Kalsel dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis, karena sektor ini memberikan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk yang ada di pedesaan. “Keberadaan petani perlu dilindungi dan diberdayakan,’’ ujarnya. (lyn/K-1)
