Pelaihari, KP – Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) diapresiasi Bupati Tanah Laut, H Sukamta, karena memanusiakan manusia.
Sebab kota yang tertata dengan baik, akan menjamin ketersediaan fasilitas pokok untuk warga yang tinggal di sebuah wilayah.
“Jika sudah tertata keperluan untuk air bersih, jalan, listrik, sanitasi yang baik, akan memudahkan warga untuk menjalankan roda kehidupan,” Hal ini disampaikan bupati saat membuka kegiatan Workshop Program Kotaku National Slum Upgrading Program (NSUP) Kabupaten Tanah Laut, Selasa (26/11).
“Program ini bagus, karena masuk program bupati, dimana kita ingin membina desa dan menata kota. Saya sambut baik program ini. Ini program gotong royong pusat, provinsi dan kabupaten, gotong royong yang baik untuk memberikan pelayanan yang baik pada rakyat kita dan memberikan hak-hak rakyat kita,” sambungnya.
Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi yang tersebar di 271 kabupaten/kota. Merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.
Melalui program Kotaku ini, bupati juga berpesan hendaknya bukan hanya milik PUPR. Tapi semua pihak bisa turut ambil andil berpartisipasi, memberikan dukungan. Sehingga kota betul-betul tertata, terkendali dengan baik.
“Terimakasih untuk semua yang sudah terlibat, semoga dengan adanya workshop ini program pengelolaan kota ini, bisa lebih bermanfaat lagi,” imbuh Sukamta
Kegiatan workshop ini juga diisi dengan testimoni dari Desa Panjaratan terkait pengelolaan bank sampah, serta materi dari Kepala Bappeda Andris Evony tentang Kebijakan Daerah dalam Penanganan Kumuh.
Diikuti 60 orang peserta, di antaranya kepala desa se-Kecamatan Pelaihari, Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (PIP), Tim Kordinator Kota (Korkot) serta Asisten Kota (Askot) Mandiri. (rin/K-6)
