BANJARMASIN,KP – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, HM Yamin mengatakan, Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Menyadari hal ini, APIP dalam melaksanakan tugasnya haruslah lebih diperkuat.
“Baik terkait penyediaan anggaran, struktur kelembagaan maupun dalam merekrutmen aparaturnya,’’ ujar HM Yamin.
Hal itu dikemukakannya kepada {{KP}, Jumat (13/12), dalam upaya untuk lebih mendorong peningkatan kerja Inspektorat Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan.
Menurutnya, masalah lain patut juga dijadikan perhatian, APIP dalam hal ini Inspektorat juga berani mengungkapkan berbagai bentuk penyimpangan yang terindikasi melakukan tindak pidana koropsi yang merugikan keuangan negara, baik bersumber dari APBN atau APBD.
“Karenanya untuk melakukan tugas pengawasan APIP harus benar-benar melakukan pengawasan secara optimal dan tanpa memandang siapapun yang terindikasi melakukan penyimpangan,’’ tandasnya.
Lebih jauh ia mengatakan, terkait dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemko Banjarmasin khususnya walikota untuk lebih mendorong terhadap peningkatan kinerja dan kapabilitas APIP, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian secara internal.
Tidak kalah penting, lanjut HM Yamin, Inspektorat Kota Banjarmasin terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan melakukan koordinasi kepada SOPD bersangkutan untuk sesegera mungkin menindaklanjuti atas rekomendasi yang telah dikeluarkan BPK.
“Baik rekomendasi temuan BPK bersifat saran atau perbaikan atau berpotensi dan terindikasi terjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negara atau bersumber dari APBD,’’ kata unsur pimpinan dewan dari Partai Gerindra ini.
Hal senada juga dikemukakan Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Mathari. Menurutnya, peran Kantor Inspektorat yang bertugas sebagai pengawas di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan jalannya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan.
Mathari mengatakan, pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) akuntabilitas dan bersih dari KKN, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Menyadari tugas itu tentunnya Inspektorat diharapkan terus mengintensifkan pengawasan di setiap SKPD karena dengan adanya pengawasan yang ketat tentunya akan meminimalisir terjadinya penyimpangan pengunaan anggaran.
“ Sekaligus dapat mendukung kinerja SKPD dalam membantu segala kegiatan yang dilaksanakan, sehingga APIP dapat menjadi media pengendalian di setiap SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin,’’ demikian Mathari. (nid/K-5)
