Pemkab Barut Laksanakan Rakor TIK PID

Muara Teweh, KP – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut) melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) Tim Inovasi Kabupaten (TIK) yang ke-II Program Inovasi Desa (PID) Kabupaten Barut tahun 2019. Dalam rakor tersebut guna evaluasi program inovasi desa yang bertujuan untuk mendorong desa lebih inovatif, kreatif dan produktif, menuju desa mandiri dan SDM unggul.

Kegiatan itu, dihadiri oleh unsur FKPD, Kepala Perangkat Daerah, Camat Se-Kabupaten Barito Utara dan peserta rapat, Selasa (16/12) di Aula Kecamatan Teweh Tengah.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra menyampaikan bahwa berdasarkan hasil RISet KESehatan DASar (RISKESDAS) pada tahun 2018 menunjukan bahwa bayi usia dibawah lima tahun (Balita) yang menderita stunting mencapai 30,8 persen.

Itu artinya, lanjut dia, sebanyak 7 juta balita di Indonesia saat ini yang merupakan generasi bangsa, terancam kurang memiliki daya saing pada kehidupannya ke depan.

“Penurunan angka stunting di Indonesia selama 10 tahun terakhir belum menunjukkan adanya perubahan yang berarti,” katanya.

Berita Lainnya

KPU Barut Umumkan DPS Pilkada 2020

1 dari 504
Loading...

Selaras dengan Amanah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 68 ayat 2 bahwa masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

Menurutnya, Pemerintah Daerah Barito Utara sudah menindaklanjuti dengan surat dari Sekretaris Daerah di tunjukkan untuk camat Se-Barito dan juga surat dari Kepala Dinas SOSPMD untuk kepala desa berkenaan dengan hal kader pembangunan manusia.

Dikatakannya, Kader Pembangunan Manusia (KPM) itu nantinya membantu desa dalam mendata kegiatan kesehatan dan pendidikan yang dituangkan dalam forum laporan konvergensi pencegahan stunting sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor:193/PMK.07/2018 (Hal 67-68) yang nantinya digunakan sebagai salah satu persyaratan pencairan dana desa tahap III, hal ini menjadi wajib pada tahun 2021.

Pada saatnya nanti laporan konvergensi stunting yang disampaikan oleh KPM dan diketahui kepala desa akan diteruskan ke pemerintah pusat setelah ditanda tangani oleh kepala dinas sosial PMD dan juga bapak Bupati.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Barito Utara Eveready Noor. SE, menjelaskan pemerintah pusat telah banyak mengucurkan dana untuk dimanfaatkan oleh desa ke hal-hal yang positif, seperti pengembangan usaha ekonomi di desa melewati BUMdes, peningkatan kesehatan masyarakat desa melalui Posyandu serta peningkatan pendidikan anak-anak di desa melalui PAUD yang ada di desa.

Dengan adanya dana desa dan juga program inovasi desa, tentunya pemerintah desa akan lebih mudah menjalankan roda pembangunan si desa, hal ini sesuai dengan apa yang telah diamanahkan dalam Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014. (asa/K-8)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya