Sukamta: Anggaran Desa Jangan Dipihak Ketigakan

BUPATI TALA - H Sukamta menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 kepada 31 satuan kerja (satker) dengan jumlah total Rp 288,4 miliar, di gedung Sarantang Saruntung, Kamis (12/12). (KP/Ist)
7.681

Pelaihari, KP – Kegiatan hasil kerjasama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari dengan Pemerintah Kabupaten Tala ini dalam sambutannya bupati berpesan agar pada awal tahun segera merealisasikan DIPA yang telah diterima.

“Jika langsung direalisasikan maka multiplier effect terhadap ekonomi masyarakat akan betul-betul terasa,” harapnya.

Bupati Tanah Laut (Tala) H Sukamta menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 kepada 31 satuan kerja (satker) dengan jumlah total Rp 288,4 miliar, di gedung Sarantang Saruntung, Kamis (12/12), dalam acara Penyerahan Dipa Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Laut dan Pemberian Penghargaan Satuan Kerja Berkinerja Terbaik, Pengelola Dak Fisik dan Dana Desa Terbaik Tahun Anggaran 2019.

Pada kesempatan ini bupati juga bersyukur, pasalnya Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 untuk Tala hasilnya bagus karena sudah tersalurkan 100 persen.

FOTO BERSAMA. (KP/Ist)

“2019 DAK kita aman se-Kalsel, banyak kabupaten lain yang persyaratannya saja belum terpenuhi sehingga tidak menjamin akan tersalur 100 persen. Terimakasih untuk semua kepala SKPD yang sudah merespon dengan baik untuk penyaluran DAK 2019,” ujarnya.

Pada kesempatan ini bupati juga berpesan kepada para camat saat melakukan evaluasi agar membantu para kepala desa untuk merencanakan dan menggunakan anggaran desa lebih berhati-hati jangan merencanakan diluar kemampuan.

“Anggaran desa itu swakelola, karena itu harus disesuaikan dengan masyarakatnya. Jangan merencanakan diluar kemampuan terus nanti dipihak ketigakan, ini sudah menyalahi filosofi dana desa,” pesan Sukamta.

Sementara itu, Kepala KPPN Pelaihari, Woro Triwening Renggana membeberkan, jumlah alokasi dana transfer ke Daerah dan Dana Desa di Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2020 berjumlah total Rp 1.331.854.790.000, dengan rincian, Dana Alokasi Umum Rp 567.100.300, Dana Desa Rp 109.058.465.000, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 120.053.304.000, Dana Bagi Hasil Rp 378.220.294.000, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp 129.077.613.000, Dana Intensif Daerah Rp 28.344.814.000.

Pada kesempatan ini KPPN juga memberikan penghargaan kepada satuan kerja mitra KPPN dengan kinerja terbaik pengelolaan keuangan tahun 2019. Dijelaskan untuk penghargaan ini ada 12 indikator penilaian, diantaranya adalah kesesuaian rencana, efesiensi, pengembalian SPM, pengelolaan UP, Penyampaian LPj, penyampaian data kontrak dan penyerapan anggaran.

“Yang mendapat penghargaan untuk kategori Rp 10 miliar ke atas adalah Polres Tala sudah tiga tahun berturut-turut menjadi terbaik pertama, kemudian pagu dibawah Rp 10 miliar adalah Rutan Pelaihari. Untuk satker lainnya bervariasi, artinya satker yang lain jadi lebih terpacu bahwa kinerja baik itu harus diupayakan demi pelaksanaan anggaran yang lebih baik untuk kemakmuran negeri,” ungkapnya. (rzk/K-6)

Loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...