23 Raperda Masuk Propemperda Tahun 2020

Paringin, KP – Sebanyak 23 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disetujui untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2020. Penetapan dilakukan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Balangan dan DPRD Kabupaten Balangan, dalam Rapat Parupurna di DPRD Kabupaten Balangan, Selasa (14/01). 

Selain penetapan rancangan nota kesepakatan, Rapat Paripurna juga menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Balangan tentang Propemperda Kabupaten Balangan Tahun 2020.

Seperti diketahui, pada paripurna sebelumnya dalam Propemperda tahun 2020 telah diusulkan 45 Raperda, namum setelah tahap harmonisasi ke Biro Hukum Setdaprov Kalsel dan ke kantor wilayah Kemenkumham provinsi Kalsel hanya bisa disetujui sebanyak 23 Raperda,  yang mana 3 diantaranya merupakan usulan DPRD Balangan dan sisanya inisitatif  Pemkab Balangan.

SAMBUTAN Bupati – Dibacakan sisten Bidang Pemerintahan Setdakab H Gunawan. (KP/Ist)

Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Ahsani Fauzan didampingi Wakil Ketua II H Ufi Wandi dan dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan H Gunawan, perwakilan Forkopemda, Pimpinan OPD di lingkup Pemkab Balangan.

Disampaikan Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan, sebagai tindak lanjut, Ranperda itu akan dibahas bersama dengan Pemkab Balangan, yang diharapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Diharapkan ini dapat menjawab kebutuhan daerah, khususnya masyarakat Kabupaten Balangan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Balangan H Ansharuddin yang diwakil Asisten Bidang Pemerintahan H Gunawan, tak lupa mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kegiatan paripurna tersebut.

“Ini patut diapresiasi, sebab penetapan Propemperda tahun 2020 ini telah melalui tahapan dan memenuhi aspek legalitas, yang diharapkan melahirkan peraturan daerah yang baik, taat asas, dapat dilaksanakan, berkeadilan, mempunyai kepastian hukum serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, untuk Kabupaten Balangan lebih baik lagi dan membawah berkah bagi semua,” imbuhnya.

Kemudian, manakala masyarakat menginginkan perubahan, kita memiliki tanggung jawab untuk mengakomodirnya. salah satu jawabannya atas tuntutan demikian adalah dengan mempersiapkan peraturan-peraturan daerah yang tepat dan memberi rasa keadilan. 

Adapun 23 Raperda yang yang dituangkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) kabupaten Balangan Tahun 2020, yang kemudian dapat dibuatkan Nota Kesepakatan antara DPRD Balangan dan Pemkab Balangan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Balangan untuk dilaksanakan pihak-pihak yang berwenang.

Adapun daftar prioritas rancangan peraturan daerah dilingkungan DPRD yang telah disepakati terdiri dari 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Balangan tahun 2020, yaitu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pelatihan kerja dan produktivitas, tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan perlindungan tenaga kesehatan di desa dan Raperda tentang bantuan hokum untuk masyarakat tidak mampu di kabupaten Balangan.

Dan 20 Raperda dari Pemkab Balangan terdiri atas,

1. Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah,

2. Tentang penambahan penyertaan modal pemkab Balangan kepada PDAM tahun 2017,

3. Tentang ketahanan pangan,

Berita Lainnya

ANIS Nomor 2, HAS nomor 1

1 dari 1.231
Loading...

4. Tentang perubahan atas Perda No 18 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

5. Tentang perubahan atas Perda No 4 tahun 2015 tentang pengaturan kegiatan yang menodai kesucian bulan Ramadhan,

6. Tentang perubahan atas Perda No 11 tahun 2009 tentang pencegahan, larangan dan penanggulangan perbuatan tuna susila,

7. Tentang penyelenggaraan kearsipan,

8. Tentang penggabungan desa,

9. Tentang pengelolaan air limbah,

10. Tentang retribusi penyedotan tinja/kakus. Kemudian,

11. Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

12. Tentang pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP),

13. Tentang pajak daerah,

14. Tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2),

15. Tentang bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB),

16. Tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran public lokal kabupaten Balangan,

17. Tentang status badan hukum PDAM kabupaten Balangan,

18. Tentang pertanggungjawaban APBD kabupaten Balangan TA 2019,

19. Tentang perubahan APBD TA 2020 dan

20. Raperda tentang APBD TA 2021. (jun/K-6)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya