BANJARMASIN, KP – Keberhasilan Kota Banjarmasin dalam pengelolaan pengananan sampah, khususnya sampah plastik hingga mampu dipertahankannya Tropy Adipura yang diberikan pemerintah sebagai bentuk penghargaan kota bersih, terus mendapatkan perhatian dari sejumlah daerah lain.
Salah satunya, Kamis (16/1), DPRD Kota Banjarmasin menerima kunjungan kerja (Kunker) atau studi banding Komisi C DPRD Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Sayangnya, dalam pertemuan itu rombongan Komisi C tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan anggota DPRD Kota Banjarmasin. Pasalnya, karena sejak Rabu (15/1), secara bersamaan seluruh komisi DPRD Banjarmasin juga sedang melaksanakan tugas kunjungan kerja ke daerah lain.
Karena tidak berada di tempat, rombongan Komisi C DPRD Kabupaten Bangkalan yang diketuai Effendi diterima Kabag Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, Ari Yani. Sedangkan pihak Pemko diwakili Kabid Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Marzuki.
Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Effendi mengatakan, bahwa kunjungan mereka ke Banjarmasin, dalam rangka ingin mengetahui tentang pengelolaan dan pengananan kebersihan, khususnya sampah plastik.
“Sebab dari informasi kami terima, Banjarmasin termasuk salah satu kota yang sudah cukup berhasil dalam melakukan penanganan dan pengelolaan sampah, termasuk sampah plastik hingga kota ini sudah beberapa kali mendapatkan Tropy Adipura,’’ ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, H Fathurrahman, kepada KP, usai pertemuan yang dilangsungkan di ruang mini Kantor DPRD Banjarmasin ini.
Menurutnya, terkait keberhasilan tesebut, Komisi C DPRD Bangkalan ingin belajar dan bertukar informasi dengan DPRD dan Pemko Banjarmasin. “Kita ingin belajar tentang pengelolaan sampah yang ada di kota ini, sekaligus sharing dan saling tukar informasi untuk nantinya diterapkan di Kabupaten Bangkalan,’’ ujar Fathurrahman.
Fathurrahman mengakui, di Kabupaten Bangkalan dalam penanganan dan pengelolaan sampah saat ini masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya, ungkapnya, terkait program penyediaan lahan baru untuk tempat pembuangan akhir (TPA) sampah karena mendapat protes dari warga.
“Padahal TPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dirasakan sudah sangat tidak memadai lagi karena lahannya tidak begitu luas,’’ ujarnya.
Sementara Kasubag Perundangan-Undangan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, Ari Yani mengatakan, dalam pertemuan itu, Komisi C DPRD Bangkalan merasa puas atas beberapa keterangan disampaikan.
Dari mulai, ujar Ari Yani, terkait soal penanganan sampah, soal TPA, upaya penanggulangan dan pencegahan sampah, hingga keberhasilan Pemko Banjarmasin melaksanakan program pengurangan sampah plastik.
Hal senada juga dikemukakan Kabid Pengelolaan Sampah dan Kebesrihan DLH Kota Banjarmasin, Marzuki. Ia menjelaskan, dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah sejumlah daerah menghadapi sejumlah kendala yang hampir tidak jauh berbeda.
“Persoalannya, sekarang tinggal bagaimana keseriusan pemerintah daerah masing-masing dalam mengatasi kendala yang dihadapi tersebut melalui berbagai kebijakan dan terobosan yang diambil,’’ demikian kata Marzuki. (nid/K-5)
