Belasan Ribu Honorer Pemprov Kalsel “Terancam”

BANJARBARU, KP – Usai rapat kerja antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi II DPR RI dihasilkan salah satu kesepakatan penting, yaitu menghapus tenaga honor atau tenaga kontrak di instansi pemerintahan.

Tenaga kontrak akan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penggantian dari tenaga kontrak menjadi PPPK tersebut tidak otomatis atau serta merta.

Namun harus melewati serangkaian seleksi selayaknya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Jika tidak lulus seleksi maka tidak bisa menjadi PPPK.

Saat ini terdapat 13.912 pegawai kontrak lingkup Pemprov Kalsel yang terancam kehilangan pekerjaan apabila tidak lulus seleksi PPPK.

“Jumlah honorer ligkup Pemprov di luar guru dan tenaga kependidikan 10.033 orang,” jelas Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Gt Burhanuddin.

Diakui Burhan, pemberlakukan PPPK tersebut masih sebatas wacana yang masih memerlukan petunjuk teknis pelaksanaan. Dikatakannya, jika aturan sudah keluar maka akan ditindaklanjuti.

“Sejauh ini masih belum ada aturan teknis turunannya.

Berita Lainnya

Covid-19 Kalsel Naik 119 Orang

Kalimantan Post Berbagi Daging Kurban

1 dari 870
Loading...

Dan perlu koordinasi lagi dengan pemerintah pusat,” kata Burhanuddin.

Dijelaskan dia, keberadaan honorer snagat diperlukan karena pemerintah mengangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) masih kurang dari rasional dan jumlah ideal.

Kekurangan ASN di setiap SKPD ditutupi dengan tenaga kontrak.

Besaran gaji dan tunjangan PPPK setara dengan ASN, tapi bedanya ketika PPPK masuk usia pnsiun tidak dapat pensiunan.

Soal teknis penerimaan, dijelaskan Burhanuddin, melalui skema tes Computer Assisted Test (CAT) layaknya penerimaan CPNS.

“Mungkin nanti passing gradenya diturunkan, sebab pemerintah saya tangkap tetap akan memerlukan kualitas pegawai.

Jika tidak lulus maka tidak dipakai. Tapi kita lihat saja kedepannya seperti apa regulasi teknisnya kita tunggu nanti,” tandas Burhanuddin.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Sulkan, menjelaskan implementasi PPPK masih perlu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

“Kita tunggu saja, ya,” jelas Sulkan singkat.(mns/K-2)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya