Kandangan, KP – Bupati HSS Achmad Fikry mengapresiasi, menyambut baik dan mendukung diajukannya rancangan peraturan daerah (raperda) penyelenggaraan kabupaten layak anak, dan raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Hal itu disampaikannya, saat menyampaikan pendapat Bupati terhadap raperda inisiatif DPRD, Jumat (17/1/2020) di ruang rapat paripurna DPRD HSS.
Dijelaskan Bupati Achmad Fikry, kabupaten layak anak yang disebutkan Peraturan Menteri Negara PPPA nomor 13 tahun 2011, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin kebutuhan hak dan perlindungan anak.
Diterangkannya, setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Maka dari itu tambahnya, tumbuh kembang anak harus dilaksanakan pada lingkungan yang kondusif dan terlindungi dari segala bahaya atau perlakuan salah, melalui bentuk pengasuhan dan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.
Guna menjamin itu ujarnya, diperlukan sistem penyelenggaraan pemenuhan hak yang melibatkan lintas pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
Berkaitan dengan raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Achmad Fikry mengatakan bantuan hukum bertujuan meringankan beban yang harus ditanggung masyarakat, di dalam maupun di luar pengadilan.
Dengan demikian ujarnya, ketika berproses hukum di pengadilan, masyarakat miskin tetao mendapat kesempatan memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum. (tor/K-6)
