Banjarmasin, KP – DPRD Kalsel sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah, diharapkan siap untuk menghadapi perkembangan kekinian yang terjadi, sehingga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Khususnya, dengan pemindahan Ibukota Negara (IKN) yang dijadwalkan 2024, yang tidak dapat dipungkiri Kalsel menjadi provinsi penyangga IKN baru di Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim.
“Apalagi Kalsel menjadi daerah yang strategis sebagai penyangga IKN baru. dan sudah harus mempersiapkan. Insya Allah, dengan kegiatan bimbingan teknis bisa bermanfaat,” kata Kepala BPSDM Kemendagri, Teguh Setiabudi pada saat membuka Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, Rabu (29/01/2020).
Teguh mengatakan, peningkatan wawasan dan kapasitas SDM DPRD merupakan salah satu faktor penting, untuk menyikapi permasalahan-permasalahan komplek pada hal tersebut.
Selain itu, juga diharapkan pula kesiapan DPRD Kalsel untuk menghadapi kebijakan pemerintah pusat dalam hal revolusi industri 4.0.
“Khususnya revolusi industri 4.0 adalah hal yang tidak bisa diabaikan termasuk DPRD yang merupakan kaitannya peningkatan SDM DPRD itu sendiri,” tambahnya.
Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, yang menyampaikan selain penyiapan infrastruktur, sumber daya manusia merupakan hal yang penting sebagai Provinsi penyangga IKN.
“Kesuksesan Kalsel membangun juga tidak lepas dari kesuksesan DPRD, seperti kita ketahui dengan dialihkannya IKN ke Kalimantan,” kata politisi Partai Golkar.
Untuk itu, Kalsel merupakan penyangga ibukota Negara, sehingga kami perlu menyiapkan segala infrastrukutur, khususnya SDM DPRD itu sendiri.
Anggota DPRD Kalsel, M Yani Helmi menyambut baik dengan kebijakan pemerintah pusat terkait revolusi industri 4.0 ini.
Kedepan, diharapkan Pemprov Kalsel dapat mengoptimalkan pemerintahan yang berbasis digital. “Sebagai langkah awal kita berharap SKPD mengoptimalkan e-office pada lingkungan kantornya masing-masing,” kata Yani. (lyn/KPO-2)
