Iklan
Iklan
Iklan
BanjarmasinTRI BANJAR

Komisi II Tanggapi Dingin Laporan Komisi III ke BK

×

Komisi II Tanggapi Dingin Laporan Komisi III ke BK

Sebarkan artikel ini
HM Faisal Hariyadi

Komisi II DPRD Kota Banjarmasin menanggapi dingin surat dilayangkan komisi III ke BK Dewan mempertanyakan kunjungan kerja komisi II ke Dishub Kota Banjarmasin, Senin lalu.

BANJARMASIN, KP – Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, HM Faisal Hariyadi menanggapi dingin surat dilayangkan komisi III ditandatangani ketuanya Muhammad Isnaeni SE  ke Badan Kehormatan (BK) Dewan mempertanyakan kunjungan kerja komisi II ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin yang dilaksanakan, Senin (20/1/2020) lalu.

Android

“Kita tunggu ae kaya apa kelanjutan,’’ ujarnya Faisal Hariyadi dalam pesan watshsaap diterima KP, Selasa malam (28/1/2020).

Pesan watshaap diterima KP keesokanya harinya Rabu siang (29/1/2020). Dalam pesan itu Faisal Hariyadi menjelaskan, protes komisi III terhadap komisi II baru diketahui dirinya dan anggota komisi II lainnya dari pemberitaan media.

“Konon informasinya sebuah surat telah dilayangkan mereka (komisi III) kepada BK DPRD Kota Banjarmasin,’’ ujar Faisal Hariyadi politikus senior dari F-PAN dan sudah empat periode berturut-turut menjadi anggota DPRD Banjarmasin ini.

Diakuinya, dalam beberapa waktu terakhir hubungan komisi III khususnya sang ketua komisi Muhammad Isnaeni dengan Dishub agak bersitegang. “Kami pun di DPRD menurut Faisal Hariyadi, tidak tahu pasti apa sebab dan musababnya, sehingga permasalahan tersebut kian meruncing hingga sekarang,’’ katanya. 

Menyinggung surat dilayangkan komisi III ke BK Dewan dengan meminta agar menyelesaikan masalah komisi III dengan komisi II yang melakukan kunjungan kerja ke Dishub dan sebenarnya bukan mitra kerja komisi II, tapi mitra kerja komisi III, Faisal menilai aneh dan salah alamat, bahkan terkesan asal-asalan.

Masalahnya, kunjungan kerja dilaksanakan komisi II ke Dishub memang sudah menjadi tupoksi dan kewenangan komisi II, yaitu melakukan pengawasan keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh SKPD atau BUMD, BLUD yang menggali penerimaan PAD.  

Faisal juga menegaskan, rapat kerja yang dilaksanakan komisi II dengan melakukan kunjungan kerja ke Dishub beberapa hari yang lalu bersifat resmi dengan disertai surat tugas yang ditandatangani pimpinan DPRD.

“Inilah yang semakin membuat kami dan mungkin saja sebagian masyarakat menaruh pertanyaan besar.  Apa sebenarnya yang anda cari dan meski harus diributkan ?,’’ kata Faisal Hariyadi mantan Ketua DPD PAN Kota Banjarmasin dan saat ini menjabat Sekretaris DPW PAN Kalsel ini.

`Lagian, buat apa kami komisi IIkujuk-kujuk’ kalau hanya sekedar bedapatan bak orang yang tidak punya kegiatan, yang hanya cari sensasi , bahkan hanya terkesan `mencari panggung’ entah lah untuk kepentingan apa,’’ ketus Faisal lagi.

Ia juga menjelaskan, kunjungan komisi II ke Dishub diliput puluhan awak media berlangsung terbuka, persoalan demi persoalan seputar PAD diulas tuntas dengan Dishub, sehingga melalui pemberitaan media masyarakat luas menjadi tahu apa intisari dari pertemuan itu. 

Dikemukakan, kunjungan itu dilaksanakan ditengah hangatnya pemberitaan pada saat itu bahwa Dishub, mangkir dan tidak mau menemui DPRD (komisi III), bahkan surat pimpinan DPRD juga tidak meluluhkan pendirian Kadishub mau hadir ke DPRD.

“ Namun pada saat komisi II bertandang ke Dishub, sikap {{humble}} dan terbuka ditunjukan mereka, dimana Kepala Dinas beserta sejumlah Kabid. Mereka secara bergantian menyampaikan program kerja serta kendala mereka di lapangan terkait penerimaan pajak daerah dari sektor perparkiran dan perhubungan,’’ ujar Faisal Hariyadi.

Dia juga mengungkapkan, kunjungan komisi II tersebut mendapat apresiasi mayoritas anggota dewan itu dan dianggap sebagai penghubung dan penyejuk untuk mengembalikan hubungan harmonis antara dewan dengan Pemko (Dishub) yang sempat bersitegang.

“Tanggapan positif datang dari rekan-rekan DPRD bahkan beberapa pimpinan DPRD pada saat itu, ada yang mengucap syukur, alhamdulilah, mantap komisi II dan lain sebagainya,’’ ujarnya.

Faisal berharap, agar permasalahan ini menjadi sebuah pembelajaran. Ia juga memberikan masukan ke depannya agar seluruh partai politik, maksimal dalam mengunakan bantuan dana partai politik seperti yang diamanahkan undang-undang, khususnya dalam hal pelaksanaan pendidikan politik.

“Sehingga seluruh kader partai lebih-lebih yang telah duduk di legislatif, makin paham akan tupoksinya dan menjaga etika politik dengan baik,’’ demikian kata Faisal Hariyadi. (nid/K-5)

Iklan
Iklan