Banjarmasin, KP – Menyusul makin melebarnya isu yang mengoyang KPU Kota Banjarmasin akhirnya empat anggota Komisioner di tubuh KPU Banjarmasin sepakat dan mempercayakan Rahmiati Wahdah S.Pd, sebagai PLH Ketua KPU Kota Banjarmasin.
Penunjukan PLH ini setelah anggota komisioner KPU kota Banjarmasin menggelar rapat pleno tertutup dalam menentukan PLH (pelaksana harian) Ketua KPU. Bahkan hal itu juga dibenarkan Sekertaris KPU Drs H Husni Thamrin.
Pertimbangan rapat pleno dikarenakan sudah sepekan ini, Ketua KPU kota Banjarmasin absen dari tugasnya. Sedangkan, saat ini kita telah memsukki tahapan Pilkada yang harus ada ketua pelaksana harian agar kegiatan bisa tetap terus dijalankan.
“Hari ini kami melakukan rapat pleno penetapan PLH ketua KPU,” ucap PLH Rahmiati Wahdah SPD setelah ketua ngak hadir dan ini juga dibenarkan dalam aturan dan sudah diketahui pengurus KPU Kalsel, Senin (13/1/2020).
Sementara itu, saat dikonformasi usai rapat di Kantor Sekertariat KPU kota Banjarmasin dari hasil rapat pleno tersebut anggota Komisioner KPU Rahmiati Wahdah yang ditunjuk sebagai PLH.
Rahmi menerangkan dengan penunjukkan PLH sebagai pengganti Ketua KPU sementara sangat diperlukan, dikarenakan hal itu juga sesuai rekomendasi dari KPU Provinsi Kalsel.Terlebih jelas Rahmi lagi, dalam waktu dekat ini akan ada perekruran PPK (panitia pemilihan Kecamatan) sebagai salah satu program tahapan pilkada 2020.
Hal ini membuktikan isu yang berkembang yang menyandung Gusti Makmur terus ditanggapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara serius.”Itu supaya tidak mengganggu tahapan Pilkada Kota Banjarmasin, karena sudah mulai jalankan,” ujar Sekretaris KPU Banjarmasin, Husni Thamrin.
Di saat yang sama, Husni mengatakan bahwa Gusti Makmur tidak bisa hadir pada rapat Pleno hari ini. Saat dihubungi, lanjut dia, Gusti Makmur menjelaskan dirinya sedang berada di daerah Banjarbaru.
Pergantian ketua melalui Rapat Pleno itu juga digelar, lanjut dia, bahwa Gusti Makmur sampai sekarang belum terlihat mengantor.
Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina menyilakan KPU menggelar rapat pleno untuk mengganti ketua sementara.”Silakan saja, karena ada mekanisme tersendiri kan,” katanya.(vin/KPO-2)
