Banjarmasin, KP – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalsel mengeluhkan kondisi lembaga pemasyarakat (Lapas) di Kalsel yang sudah overload, karena kelebihan penghuninya.
“Kondisi Lapas di Kalsel ini sangat memprihatinkan, karena jumlah tahanan dan narapidana mencapai 10 ribu orang lebih,” kata Kakanwil Kemenhumham Kalsel, Agus Toyib.
Hal tersebut diungkapkannya pada pertemuan dengan Komisi I DPRD Kalsel, yang dihadiri Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK dan Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin, Rabu (22/01/2020).
Agus mengungkapkan, kondisi ini tentunya sangat tidak memadai dengan dengan daya tampung Lapas yang ada di Kalsel. Seperti di Lapas Teluk Dalam, kapasitasnya hanya mampu menampung 366 orang napi, namun kenyataannya saat ini dihuni lebih dari 2.600 orang napi.
“Kondisi lapas kita sudah overcrowded (terlalu penuh), sudah luar biasa. Kalau tidak dipikirkan sekarang akan membahayakan untuk ke depan,” tambahnya.
Apalagi keberadaan Lapas juga menyangkut hajat orang, ada masyarakat yang perlu diperhatikan, sehingga sangat relevan menyampaikan hal ini kepada DPRD Kalsel agar bisa dibantu untuk membangun Lapas baru.
“Kita perlu mendapat dukungan pemerintah daerah, baik Pemprov Kalsel maupun kabupaten/kota, agar bisa mempercepat realisasi pembangunan Lapas baru”, tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin yang dipercaya menerima kunjungan tersebut sangat mengapresiasi kedatangan Kakanwil Kemenkumham RI Kalsel beserta jajaranya ke `Rumah Rakyat ini.
“Saya sangat mengapresiasi Kakanwil Kemenkumham. Karena kami bisa secara bersama-sama berbicara persoalan-persoalan di Kemenkumham Kalsel,” kata Bang Dhin, panggilan akrab Syaripuddin
Menurut Bang Dhin, persoalan ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Tidak hanya oleh Kemenkumham, Kapolda, TNI, tapi semua pihak harus ikut terlibat menyelesaikan pencegahan narkoba.
Terkait Lapas yang over kapasitas dan tingginya tingkat hunian lapas terkait kasus narkoba, hal ini akan menjadi program kerja ke depan bagi Komisi I DPRD Kalsel.
Dalam pertemuan tersebut, selain permasalahan lapas, juga terungkap permasalahan lain, seperti keinginan untuk mendorong dan mendaftarkan aset-aset daerah sebagai Hak Kekayaan Intelektual agar mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dan menjadi kekayaan yang tidak bisa dimiliki atau di klaim oleh daerah lain.
Termasuk masalah imigrasi dan produk peraturan perundang-undangan yang kiat ingin agar lebih berkualitas dengan saling melibatkan perancang dan tim hukum yang ada di DPRD maupun di pemerintah daerah. (lyn/KPO-2)
