Saksi Berikan Diskon ke Pembeli yakni PT Buana

Banjarmasin, KP – Saksi Olivia Putri Damayanti dari distributor alat kesehatan (alkes) PT Trans Medic Indonesia, mengakui kalau pemberian diskon hanya diberikan kepada PT Banua sebagai pembeli dani pemenang lelang alat kesehatan pada RSUD Ulin Banjarmasin.

Hal ini dikemukan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Rabu (22/01/2020), dengan terdakwa Misrani yang didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan alkes tersebut.

Di lain bagian, saksi juga menyebutkan, memang ada datang di rumah sakit tersebut untuk mengenalkan alkes kepada dokter bersangkutan, terutama bedah tulang.

“Sebagai agen tunggal alkes yang berasal dari Jerman tersebut, kami datang ke rumah sakit untuk mengenalkan dan survei, sekaligus mengenalkan cara pengoperasikan kepada dokter di bagian operasi tulang,’’ ujar saksi diperusahaan tersebut sebagai bagian produk khususnya alkes bor orthopaedi.

Ketika berada di rumah sakit tersebut saksi tidak membicarakan masalah harga dengan bagian orthopaedi dalam hal ini saksi dr Andreas.

Berita Lainnya

Lana Tikam “PIL” Gadis Pujaannya

1 dari 874
Loading...

Saksi juga mengatakan, perusahaannya juga memberikan dukungan kepada PT Buana untuk mengikuti lelang di rumah sakit tersebut.

Saksi mengakui juga pernah bertemu dengan terdakwa di Jakarta, maupun di Banjarmasin, membicarakan produk yang akan dibeli.

Diketahui korupsi yang dilakukan terdakwa tersebut dalam pengadaan alkes, dimana terdapat diskon dari pemenang lelang yang tidak dikembalikan kepada negara.

Jaksa beranggapan dalam penetapan harga barang alat kesehatan yang ditetapkan tidak wajar sehingga berdasarkan perhitungan dari BPKP Kalsel ada kerugian mencapai Rp3,1 miliar lebih dari anggaran Rp. 12,8 miliar.

Terdakwa oleh JPU didakwa melanggar pasal 2 jo serta pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primairnya.

Sedangkan dakwaan subsidair di patok pasal 3 jo serta pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (hid/K-4)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya