Pelaihari, KP – Bupati Tanah Laut H Sukamta, Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Imam Suprastowo, Forkopimda Tala, pihak Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut dan Kantor Penyelenggaran Pelabuhan Kelas III Kintap serta Jajaran Kepala SKPD Lingkup Pemkab Tala menyaksikan uji coba sandar kapal di Pelabuhan Jorong Kamis (16/01).
Keseluruhan infrastruktur Pelabuhan Pelaihari terlihat sudah ada beberapa fasilitas diantaranya, gudang, mushola, Kantor, lapangan penumpukan barang, dermaga 1 dan 2, tempat parkir kendaraan, pos satpam, pagar keliling, lampu penerangan dan neon sign bertuliskan Pelabuhan Pelaihari.
Usai menyaksikan uji sandar kapal tongkang, Bupati Tala Sukamta mengatakan, bahwa pihaknya berharap agar pelabuhan bisa segera di operasikan, karena menurutnya dampak jangka panjang hadirnya pelabuhan akan terjadi pergerakan perekonomian masyarakat Tala bahkan Kalsel.
“Setelah di cermati uji coba tadi sudah memenuhi kaidah-kaidah standar pelabuhan, untuk selanjutnya memberikan pelayanan kepada kapal-kapal yang nanti menunjang dalam distribusi barang maupun jasa. Saya yakin dengan adanya pelabuhan ini akan terjadi investasi yang tinggi di Kabupaten Tanah Laut, baik pada bidang perkebunan maupun peternakan dan tidak semata hanya sektor pertambangan,” kata Sukamta.
Sukamta menambahkan untuk akses jalan masuk ke pelabuhan saat ini masih ada 1,7 kilometer yang belum diaspal. Namun di tahun 2020 ini sudah dianggarkan untuk pengerjaan jalan akses ke pelabuhan tersebut.
“Namun diperlukan pengaspalan yang sesuai standar, karena ini akan menjadi hilir mudiknya armada besar, perlu jenis aspal khusus dan pengerasan sebelum diaspal harus benar-benar sempurna” Ujarnya.
Sementara itu Kasubbag Perlengkapan Sekretariat Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI Kurniawan mengungkapkan secara infrastruktur pelabuhan jorong saat ini sudah di rasa cukup, namun lebih lanjut Kurniawan mengatakan bahwa secara bertahap pemenuhan infrastruktur akan penuhi sesuai dengan kebutuhan. “Tinggal barangkali di tahun 2020 adalah ijin operasi dari Pemerintah Daerah karena hirarkinya pelabuhan lokal”. Ungkapnya. (rzk/K-6)
