Hasil Musrenbang Wajib Jadi Acuan Susun Kebijakan

Banjarmasin, KP – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, HM Yamin mengatakan, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) wajib menjadi acuan dalam mengambil kebijakan oleh Tim Anggaran Pemeritah Daerah (TPAD).

“Terutama ketika dalam mempersiapkan atau menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) pada tahun berikutnya,’’ kata HM Yamin.

Hal itu dikemukakannya kepada {{KP}}, Selasa (11/2/2020), menanggapi dilaksanakan Musrenbang yang akan dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat kelurahan yang biasanya dilaksanakan pada awal tahun, dilanjutkan tingkat kecamatan hingga tingkat Kota Banjarmasin.

Terkait pelaksaan Musrenbang untuk perencanaan tahun 2021 tersebut, unsur pimpinan dewan dari Partai Gerindra ini berharap, agar semua pihak untuk selalu bersinergi melalui pokok-pokok pemikiran disampaikan untuk meningkatkan pembangunan di kota ini.

Dijadwalkan, hari ini Rabu (12/2/2020), kegiatan Musrenbang dilaksanakan oleh Kecacamatan Banjarmasin Timur.

HM Yamin menandaskan, DPRD Kota Banjarmasin siap mengawal hasil kesepakatan Musrenbang. Masalahnya, ujarnya, Musrenbang adalah rencana pembangunan dari bawah yang diusulkan masyarakat dan sudah menjadi kewajiban DPRD mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Terlebih lagi jika program atau perencanaan pembangunan yang telah diputuskan dalam hasil rapat Musrenbang itu guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat,’’ kata HM Yamin.

Berita Lainnya
1 dari 1.815
Loading...

Menurutnya, salah satu bentuk wujud pengawalan DPRD terhadap hasil Musrenbang sudah diawali ketika melakukan penyusunan rencana anggaran (RAPBD) yang diajukan oleh Pemko Banjarmasin kemudian secara terperinci disusun melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan usulan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

Lebih jauh ia menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 8 tahun 2008 pasal 8 ayat (2) menyebutkan, bahwa Musrenbang merupakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dilaksanakan setiap tahun dalam rangka membahas SOPD untuk tahun berikutnya.

Kemudian pada pasal 18 ayat (4), lanjut HM Yamin, disebutkan bahwa Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk keterpaduan rancangan renja antara SKPD dan antar-rencana pembangunan kecamatan.

Skala Prioritas

Ditegaskannya, kegiatan Musrenbang adalah salah satu arena strategis dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif yang didalammnya melibatkan tiga pilar utama, yaitu pemerintah daerah (eksekutif-legsilatif), masyarakat dan kalangan masyarakat.

Adapun tujuan dilaksanakannya Musrenbang, ujarnya, diantaranya pertama menyempurnakan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas program pembangunan daerah.

Kedua adalah menyusun rincian awal kerangka kegiatan pengadaan barang dan jasa yang perlu dibiayai oleh APBD demi untuk mencapai dan merealisasikan tujuan dan capaian peningkatan pembangunan Kota Banjarmasin.

“Jelasnya, hasil rapat Musrenbang memuat sejumlah program apa saja yang nantinya akan harus dijadikan skala prioritas terhadap perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya,’’ demikian HM Yamin. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya