Banjarmasin, KP – Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin menekankan pada peningkatan angka indeks pembangunan pemuda di Kalsel, melalui kerjasama lintas sector dan instansi.
“Angka indeks pembangunan pemuda ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” kata Lutfi, saat menjadi narasumber pada rapat kerja teknis (Rakernis) Forum SKPD Bidang Kepemudaan dan Olahraga, di Hotel Rodhota Banjarmasin, kemarin.
Lutfi mnegatakan, arah kebijakan harus menuju peningkatan hal-hal terhadap indikator tersebut, salah satunya yang telah disebutkan masih kurangnya dunia pendidikan pada usia standar sekolah baru delapan tahun.
“Artinya akses pendidikan masih kurang, pemuda-pemuda belum terlatih dan bekerja karena akibat dari putus sekolah lalu mereka menganggur karena pendidikannya rendah,” jelas politisi Partai Gerindra.
Untuk itu, peran dari Balai Latihan Kerja (BLK), yang melatih keterampilan jangan dibatasi hanya untuk lulusan SMA dan hendaknya kebijakan pendidikan minimal dihapuskan.
“Kasihan bagi lulusan SD dan SMP tidak bisa mendapatkan pelatihan di BLK, padahal mereka memerlukan keterampilan untuk mendapatkan kerja yang layak,” tambah Lutfi.
Ditambahkan, indikator lain mengenai masalah pernikahan dini juga memerlukan keterlibatan organisasi kepemudaan di tingkat kabupaten maupun desa, agar bisa menyosialisasikan atau menjadi juru kampanye untuk mencegah pernikahan dini.
“Pernikahan dini banyak memberikan dampak negatif, tidak hanya kesehatan reproduksi, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain karena itu pernikahan yang prematur,” ujar politisi muda ini.
Lebih lanjut Lutfi mengungkapkan, keseimbangan anggaran antara program pemuda dan olahraga bisa agar event kepemudaan berkembang untuk memberi ruang partisipasi pemuda.
Sementara itu, peningkatan prestasi yang diperlukan bukan hanya pembudayaan olahraga tetapi pembudidayaan, yang artinya harus mempunyai bibit-bibit olahragawan di tingkat yang terbawah, jika ingin berprestasi ditingkat nasional.
Rakernis yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel ini juga menghadirkan narasumber lainnya, seperti Inspektorat, Bakeuda dan Bappeda, serta diikuti 13 kabupaten/kota dan mitra kerja lainnya. (lyn/KPO-2)
