Penanganan Perlu Anggaran Ratusan Miliar
Berbagai penanganan banjir telah diwacanakan dengan mengalokasikan anggaran hingga ratusan miliar.
BANJARBARU, KP – Status tanggap darurat !! dan ini diberlakukan pada salah satu daerah benana banjir yakni di Kabupaten Hulu Sungai Utara (SHU, Provinsi Kalimantan Selatan Kalsel).
Kondisinya dinaikan dari siaga darurat banjir menjadi tanggap darurat.
Itu dari tanggal 11 Februari 2020 hingga 14 hari ke depan.
Pemprov Kalsel mengakui banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 ini masuk dalam skala besar.
Berbagai penanganan banjir telah diwacanakan dengan mengalokasikan anggaran hingga ratusan miliar.
Kini, seluruh dinas-dinas teknis seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Balai Wilayah Sungai (BWS) Barito, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta dinas teknis di kabupaten/kota telah dilibatkan dalam melakukan penanganan banjir di Kalsel.
Seluruh dinas ini dimotori Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR) Provinsi Kalsel.
Kepada wartawan, Selasa (11/2), Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar menerangkan, seluruh dinas teknis akan saling berkerjasama untuk menemukan jawaban dari peristiwa banjir yang terjadi.
“Kita bersama-sama akan mencari tahu apa permasalahan di lapangan.
Kita ingin mencari informasi awal apa penyebabnya banjir, kondisinya seperti apa, bantuan seperti apa, dan apakah memang kondisi ini sudah biasa terjadi atau memang siklus beberapa tahunan,” kata Roy.
Hal yang pertama dilakukan Dinas PUPR Provinsi Kalsel yakni berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Barito selaku pemegang wewenang atas sejumlah sungai-sungai besar di Kalimantan Selatan.
Adapun beberapa penanganan yang dilakukan, contohnya seperti sungai Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan pembangunan Bendungan Jaro di Kabupaten Tabalong.
Roy mengakui Balai Wilayah Sungai Barito telah memberikan beberapa usulan penanganan banjir dengan menggunakan alokasi anggaran yang cukup besar.
Namun, anggaran tersebut dilakukan secara bertahap dan dilaksanakan sistem kontrak tahun jamak (multiyears contract).
Beberapa daerah masih dalam pengitungan anggaran.
Untuk penanganan banjir Barabai, Kabupaten HST telah diperhitungkan alokasi anggaran mencapai ratusan miliar.
“Untuk penanganan banjir di Barabai, Kabupaten HST informasinya tahun dialokasikan anggaran Rp30 miliar.
Kemudian, direncanakan untuk penyelesaiannya dan dibangunan beberapa kanal (saluran) itu kurang lebih Rp350 miliar.
Sementara penanganan banjir di Kabupaten Tabalong melalui pembangunan Bendungan Jaro, masih dalam tahap kajian.
Rencananya, pada tahun 2020 ini, akan dilakukan pembebasan lahan lebih dulu. Sehingga pada tahun 2021, bangunan konstruksinya akan diusulkan kepada BWS.
“Bendungan Jaro masih dalam tahap kajian kita, designnya masih kita selesaikan. Nanti, pertengahan tahun 2020 ini sudah ketahuan berapa alokasi anggaran pembangunan bendungan tersebut,” tandas Roy.
Sementara Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, mengajak segenap komponen masyarakatnya terus membantu korban terdampak banjir di daerahnya.
Pasalnya, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, masih terjadi potensi hujan dengan intensitas tinggi di sejumlah Kabupaten/Kota di Kalsel.
Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengingatkan kepada masyarakat, tetap mewaspadai potensi bencana dampak dari hujan lebat.
“Kepada semua komponen untuk tetap siaga, memantapkan koordinasi dan segera memberikan bantuan kepada korban terdampak bencana,” imbau Paman Birin, kemarin.
Gubernur mengungkapkan apresiasi dan penghargaan atas kesigapan para petugas dan relawan bencana dalam membantu masyarakat terdampak banjir.
Sedangkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalsel, Abriansyah Alam mengatakan, kebijakan itu dilakukan gubernur, setelah banjir melanda HSU bahkan tercatat kurang lebih ada 5 ribu rumah terdampak.
“Pak Gubernur sangat konsen terhadap bencana banjir ini, beliau merespon cepat,” katanya.
Disampaikan, dengan dinaikkan statusnya menjadi tanggap darurat maka penanganan dapat lebih ditingkatkan serta mengantisipasi dampak yang meluas akibat bencana.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira mengatakan, berdasarkan hasil rapat pada tanggal 10 Februari 2020, Pemprov membentuk tim khusus terdiri dari Bappeda, Dishut, PUPR , BPBD dan Balai Wilayah Sungai II untuk bersama-sama ke lapangan untuk mengetahui penyebab banjir dan melakukan penanganan jangka pendek dan jangka panjang.
Hasil kajian dari tim tersebut akan dirumuskan sehingga dapat diusulkan anggaranya baik melalui APBN dan APBD. (*/K-2)
