Covid-19, Kesiapan Pemerintah dan Imbasnya pada Masyarakat

Oleh: Nor Aniyah, S.Pd
Pemerhati Masalah Sosial dan Generasi

Presiden telah menegaskan dirinya sebagai pemimpin langsung task force atau satuan tugas untuk menangani persebaran virus corona (Covid-19). Itu disampaikan Presiden saat melakukan jumpa pers kala menginspeksi Bandara Soekarno Hatta sebagai salah satu gerbang Indonesia dengan dunia pada Jumat (13/3) siang. Namun, sebagai komandan task force Corona di Indonesia, yang juga kepala negara ia diminta menyampaikan kata ‘maaf’ kepada seluruh bangsa Indonesia. Pernyataan maaf yang harus disampaikan karena risiko merebaknya virus itu ke Indonesia itu sudah diperingatkan pelbagai pihak. Mulai dari pakar medis, media massa, penelitian luar negeri, hingga dan badan kesehatan dunia (WHO)-yang akhirnya menyatakan corona sebagai pandemi pada 11 Maret lalu. Selain itu, langkah pencegahan di gerbang-gerbang wilayah Indonesia serta informasi publik mengenai risiko kemungkinan infeksi corona di Indonesia yang terus mendatangkan keraguan sepanjang Januari-Februari (cnnindonesia.com, 15/03/2020).

Presiden pun menyerahkan status darurat di daerahnya kepada kepala daerah. Pasalnya, ia menilai tingkat penyebaran virus corona Covid-19 derajatnya bervariasi di setiap daerah. Para kepala tetap diminta untuk berkoordinasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menentukannya. (liputan6.com, 15/03/2020).

“Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Pak Jokowi menyerahkan pada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Pandemi ini tidak mengenal daerah,” kata Ketua DPP PKS.

Ia menilai tidak efektif bila dikembalikan ke daerah-daerah terkait status bencana karena dikhawatirkan berbeda pendapat. Menurutnya, semestinya presiden, yang punya otoritas, menyampaikan kebijakannya secara nasional (news.detik.com, 15/03/2020).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli baru-baru ini bertemu dengan tokoh senior Jawa Barat, TjeTje Hidayat Padmawinata. Rizal lantas membagikan petuah dari sang tokoh senior tersebut mengenai kondisi Indonesia saat ini.

“Menurut Kang TjeTje Hidayat Padmawinata, Tokoh Senior Jawa Barat, “Indonesia hari ini ‘A Nation without a Leader’, Krisis Kenegarawanan”. Wah in tondo2,” tulis Rizal Ramli melalui akun Twitternya, @RamliRizal, dikutip VIVAnews, Minggu, 15 Maret 2020 (vivanews.com, 15/03/2020).

Sejak awal masyarakat ragu terhadap keseriusan pemerintah menangani Covid 19. sampai WHO bersurat pada presiden akhirnya diputuskan sebagai Bencana Nasional. Namun keraguan masyarakat tidak hilang karena masih banyak hal yang terkesan ditutupi oleh pemerintah. Apalagi, lambatnya penetapan status dan penyerahan langkah tindak pada masing-masing daerah (bisa berbeda penanganan antar pemerintah daerah) terbukti membuat warga terjangkit Covid meningkat berlipatganda.

Wabah virus Corona ini terus meluas. Kepanikan nampak jelas terlihat pada masyarakat. Sementara layanan kesehatan pemerintah minim perlengkapan bahkan minimnya tenaga medis yang terlatih menangani penyakit menular dan berbahaya.

Hal ini mengungkap lambatnya pemerintah menentukan status bencana nasional sehingga potensi sebarannya berlipat ganda atau eksponensial. Dampak bila pemerintah pusat menyerahkan pada kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan langkah bagi daerahnya masing-masing, menunjukkan tidak ada tanggungjawab penuh, sebagaimana seharusnya kepala negara bertindak sebagai negarawan dan penanggung jawab.

Berita Lainnya
1 dari 154
Loading...

Negara terkesan sangat lambat dalam menyikapi masuknya virus ini ke Indonesia. Saat virus sudah berkembang di negeri Cina, justru kran kunjungan wisatawan tetap terbuka lebar bahkan difasilitasi berbagai penawaran murah. Semua karena motif keuntungan ekonomi semata. Pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang menghentikan sumber kepanikan masyarakat. Yakni menanamkan keyakinan publik bahwa pemerintah melakukan langkah antisipasi maksimal yang mengedepankan keselamatan rakyat dibanding kepentingan ekonomi dan lain-lain.

Korban akan bertumbangan semakin banyak. Tak hanya rakyat tapi beberapa tokoh dan petinggi negara pun terkena dampaknya. Hal ini menunjukkan kepada umat abainya penguasa dalam sistem Kapitalisme neoliberal terhadap keselamatan dan kesehatan rakyatnya.

Karenanya, hal ini makin menjelaskan watak rezim korporatokrasi lebih berorientasi untung rugi dibanding kemaslahatan rakyat. Kepentingan rezim tetap memasukkan wisatawan dan pekerja Cina yaitu karena motif keuntungan ekonomi. Sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan sistem islam yang bekerja maksimal menjalankan fungsi riayah (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi umat.

Islam merupakan dien yang menjadi pedoman bagi peradaban manusia yang agung. Islam memberi pedoman dan panduan hidup yang jelas. Manusia perlu taat kepada Allah SWT dalam segala hal termasuk makan dan minum.

Penguasa dalam sistem Islam akan mendidik umatnya agar hidup bersih dan menjaga makanan serta minumannya sesuai petunjuk syariah, yakni halal-thayyib. Sebagaimana firman Allah SWT : “Makanlah yang halal (thayyib), dari apa yang Kami anugerahkan kepada kalian. Janganlah kalian melampaui batas, sehingga kalian menghalalkan (mewajibkan) murka-Ku. Siapa saja yang menghalalkan (mewajibkan) murka-Ku kepadanya, maka dia pasti binasa”. (QS. Thaha [20]: 81).

Islam juga punya mekanisme dalam menangani kasus penyebaran wabah penyakit di suatu daerah. Termasuk upaya menyiapkan tenaga medis dan semua fasilitasnya sebagai bagian dari tanggungjawab negara kepada kesehatan dan keselamatan rakyatnya. Negara Khilafah akan meneladani yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Adanya tanggung jawab kepada Allah SWT atas rakyat menjadi motivasi yang sangat kuat bagi Khalifah untuk melakukan serangkaian kebijakan sejak dini ketika ada ancaman wabah penyakit menular.

Bahkan teknik isolasi atau karantina terhadap penyakit pertama kali dipraktikkan dalam sistem Islam. Nabi Saw pun menyampaikan bagaimana menghadapi penyakit menular tersebut. Tidak dibolehkan yang terkena wabah keluar dari komunitas itu dan yang dari luar pun tak boleh masuk ke dalam komunitas tersebut (lockdown).

Rasulullah SAW bersabda : “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu”. (HR. Bukhari).

Meskipun lockdown dilakukan dengan tetap memberikan fasilitas kesehatan terbaik. Dengan penerapan sistem ekonomi Islam mampu membuat ekonomi stabil. Karena negara mandiri dan tidak bergantung pada luar negeri. Dalam hal pelayanan kesehatan publik, sistem Islam memiliki prinsip memberikan kemudahan, cepat dan ditangani ahlinya. Negara menjamin pelayanan kesehatan secara prima dengan pembiayaan cuma-cuma bagi rakyat.

.

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya