Oleh : Siti Rahmah, S.Pd
Pemerhati Masalah Sosial
Saat ini dunia tengah fokus pada satu virus berbahaya, virus Corona. Terbukti, virus tersebut telah menelan korban 361 orang dan menginfeksi lebih dari 16.600 orang di China. Tidak hanya di China, virus tersebut telah menyebar ke berbagai negara. Virus ini telah menjadi wabah di dunia. Tidak heran apabila organisasi kesehatan dunia (WHO) akhirnya mengumumkan status darurat dunia.
Dengan status darurat dunia, maka setiap negara harus mempersiapkan diri agar wabah tersebut tidak menyebar di dalam negerinya. Oleh karena itu, pola penyebaran virus tersebut harus segera diketahui sehingga bisa dilakukan antisipasi pencegahannya.
Mengingat awal mula virus tersebut tersebar dari Wuhan, China, maka apa yang datang dari daerah tersebut dan sekitarnya harus dihentikan total. Semua orang yang berasal dari asal mula wabah harus dilarang masuk. Ini tidak ada kaitannya dengan HAM, tetapi demi melindungi seluruh warga negara sebagai langkah pencegahan yang paling efektif.
Hal ini tentu membawa dampak luar biasa pada perekonomian Cina dan ekonomi global. Perebakan virus corona yang terus meluas telah mengguncang banyak bursa di dunia dan berbagai indeks saham mengalami penurunan tajam. Para pejabat di Cina dan negara lain yang paling terdampak oleh virus itu telah melakukan penutupan banyak kegiatan, yang pada gilirannya mengganggu rantai pasokan ekonomi, kegiatan pariwisata dan sektor-sektor keuangan penting lainnya.
Desmond Lachman –periset American Enterprise Institute- yakin dampak wabah Covid-19 bagi Cina akan terasa lebih lama, karena banyak perusahaan akan mencari sumber-sumber pasokan lain supaya jangan sangat tergantung pada Cina. Dalam pangsa perdagangan dunia, posisi Cina terbesar dibanding negara-negara lain. Pangsa global trade Cina saat ini mencapai 12,3% dari perdagangan dunia. Demikian pula peran Cina dalam Global Value Chain amat kompleks.
Semua diproduksi di Cina dari A sampai Z sehingga memengaruhi produk-produk yang ada di dunia. Sejumlah perusahaan di bidang farmasi, elektronik, otomotif, dan ritel paling terpukul dan tidak banyak alternatif bagi sejumlah perusahaan AS yang bergantung pada manufaktur dari Cina. Cina telah menjadi bagian tak terpisahkan dari bisnis global bahkan sejak wabah SARS (Severe acute respiratory syndrome) melanda pada 2003 silam. Pukulan terhadap ekonomi akibat virus corona diperkirakan tiga hingga empat kali lebih besar ketimbang kerugian global sebesar USD40 miliar akibat SARS. Wuhan merupakan salah satu pusat industri terbesar di Cina. Berbagai perusahaan besar dunia memiliki pabrik di Wuhan seperti Honda, Hyundai, Renault, Peugeot dan Citroen. Raksasa ekonomi dunia itu kehilangan keperkasaannya karena pukulan jasad renik bernama Covid-19.
Berdasarkan data BPS Januari 2020, penurunan tajam terjadi pada ekspor migas dan nonmigas yang merosot 12.07 persen. Cina merupakan pengimpor minyak mentah terbesar, termasuk dari Indonesia. Dari sisi impor juga terjadi penurunan 2.71 persen yang disumbang turunnya transaksi komoditas buah-buahan.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan sekitar 0,23 persen, jika perekonomian Cina melemah 1 persen akibat wabah virus Corona.
Menteri BUMN Erick Thohir juga khawatir virus corona mengancam investasi di Indonesia. Padahal banyak negara, termasuk investor nontradisional seperti Uni Emrat Arab (UEA) akan melakukan investasi sebesar 18-20 miliar dolar AS atau sekitar Rp280 triliun untuk bidang energi, agrikultur, pendidikan, keuangan, infrastruktur, manufaktur, dan Sovereign Wealth Fund (SWF).
Karena itulah pemerintah menjadi panik dan melakukan solusi yang tak popular bahkan absurd. Bagaimana tidak, jika untuk mencegah penyebaran virus, pemerintah di seluruh dunia telah memberlakukan pembatasan perjalanan, Indonesia malah mengundang wisatawan datang ke Indonesia.
Arab Saudi saja rela kehilangan pemasukan yang amat besar saat menghentikan umrah. Padahal sektor perjalanan haji dan umrah saja menyumbang USD12 miliar, dan nilai haji dan umrah itu setara 20 persen PDB nonminyak Arab atau setara 7 persen PDB negara itu. Tapi Saudi bersedia merugi demi keamanan warganya.
Berdalih belum ditemukannya suspect Covid-19, Indonesia malah mengundang wisatawan, yang tak mustahil berasal dari negara yang telah terinfeksi virus itu. Indonesia memang memberlakukan larangan perjalanan ke dan dari Cina.
Pariwisata adalah bisnis instan yang diprediksi mampu menggelontorkan devisa bagi negara. Namun sektor ini paling berdampak akan merebaknya kasus ini. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) memprediksi potensi kerugian sektor industri pariwisata mencapai puluhan miliar per bulan karena anjloknya turis dari Cina.
Data BPS menunjukkan kunjungan wisatawan Cina ke Indonesia selama Januari sampai Juni 2019 mencapai 1,05 juta orang, terbanyak kedua setelah wisatawan Malaysia.
Karena itu pemerintah bakal mengucurkan dana Rp72 miliar dari APBN 2020 untuk influencer. Dana itu merupakan bagian dari insentif yang diberikan pemerintah untuk sektor pariwisata demi menangkal dampak ‘infeksi’ virus corona terhadap ekonomi domestik.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana itu akan digelontorkan Maret 2020. Pemerintah juga menganggarkan Rp103 miliar untuk promosi dan kegiatan pariwisata sebesar Rp25 miliar, Rp98,5 miliar untuk maskapai dan biro perjalanan. Total dana tambahan khusus untuk sektor pariwisata tahun ini sebesar Rp298 miliar.
Sebagai ilustrasi, rezim hari ini sangatlah “mesra” melakukan hubungan dengan Cina. Hubungan itu berimbas pada kebijakan politik maupun bisnis yang akhirnya dibuat. Banyak kebijakan yang akhirnya melibatkan Cina dalam hal kerja sama, semisal pengadaan sarana dan prasarana, termasuk salah satunya kebijakan terkait TKA Cina yang diperbolehkan bekerja di Indonesia.
Adalah hal yang wajar apabila kemudian terjadi sesuatu hal pada Cina pasti akan berimbas pula pada Indonesia sebagai negara yang terikat hubungan kerja sama. Terlebih investasi yang diberikan selama ini bukan sekadar investasi biasa.
Di dalam Islam, hubungan kerja sama antarnegara tentu diperbolehkan. Hanya saja, dengan catatan tanpa meninggalkan dampak tekanan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Indonesia yang terikat dalam hal kebijakan, karena kucuran investasi yang diberikan oleh negara-negara investor. Hal ini menjadikan kedaulatan atau independensi negara akhirnya dipertanyakan.
Di sinilah dibutuhkan politik ekonomi Islam yang mengatur perekonomian negara. Bukan seperti sistem ekonomi kapitalisme hari ini. Di mana menjadikan imperialisme sebagai metode memperkaya diri. Mendahulukan keuntungan yang sebesar-besarnya sekalipun menindas negara lain. Alhasil, independensi negara akhirnya tergadaikan dengan skema utang berbalut investasi misalnya. Belum lagi praktik riba yang ada di dalamnya.
Politik ekonomi Islam yang membatasi hubungan kerja sama hanya dengan negara-negara boleh terjalin hubungan karena ketundukan dan ketaatan pada hukum syara’. Bukan dengan negara yang jelas-jelas memusuhi atau tidak mau menerapkan syariat Islam.
Sungguh, hanya satu solusinya, yaitu menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Yang dengannya akan diterapkan politik ekonomi Islam, sehingga memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Termasuk bagi Indonesia, khususnya. Sistem yang hanya dapat ditegakkan islam secara menyeluruh dalam aspek kehidupan bukan yang lain.
