Oleh : Nor Aniyah, S.Pd
Pemerhati Masalah Sosial dan Generasi.
Memiliki misi berikan kontribusi terhadap pemenuhan, pemajuan dan perlindungan hak-hak politik perempuan, Ketua Umum KPPI, inginkan KPPI tak dianggap berniat untuk menyingkirkan atau merebut posisi laki-laki. Namun ia berharap perempuan dalam politik dianggap sebagai mitra kerjasama untuk bersama membangun Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat pelantikan Pengurus DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (19/2/2020).
Sebagai organisasi lintas partai politik, tindakan nyata yang sudah dan terus dilakukan KPPI menurutnya yaitu berupaya untuk membongkar regulasi yang kurang mendukung politisi perempuan di tingkat partai. Ketua DPD KPPI Kalsel, nyatakan akan bekerja cepat dengan agenda terdekat membentuk pengurus KPPI di 13 kabupaten/kota di Kalsel (banjarmasin.tribunnews.com, 19/02/2020).
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencatat, ada 6.627 unit usaha kecil menengah (UKM) di HSS sampai 2019. UKM tersebut bergerak di industri pengolahan makanan, kerajinan tangan, industri logam serta usaha produktif lainnya. Untuk pengembangan UKM tersebut, Pekab HSS melakukan pembinaan, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan ke wirausahaan.
Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Disnaker UK dan Perindustrian HSS, menjelaskan Diklat kewirausahaan meliputi manajemen usaha, pengelolaan keuangan, administrasi usaha serta kebutuhan pendukung lainnya. Sedangkan untuk dukungan bantuan permodalan, tahun 2019 HSS menerima bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM. HSS mendapat bantuan modal terbesar se-Kalsel, yaitu untuk 20 orang wirausaha pemula dengan bantuan modal masing-masing dikisaran Rp10 juta hingga Rp12 juta per orang (banjarmasin.tribunnews.com, 07/08/2019).
Berbagai kegiatan terkait pengarusutamaan gender semakin tahun ternyata makin masif. Apalagi tanggal 8 Maret tadi merupakan Hari Perempuan Sedunia. Di Kalsel tak kalah juga gerakannya. Seperti pembentukan DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), dan sebagainya. Sebenarnya mau dibawa kemana perempuan dibalik program-program tersebut?
Mengkritisi Pemberdayaan Ala Kapitalisme
Saat ini perempuan dilibatkan dalam program-program pemberdayaan yang masif karena beberapa faktor. Di antaranya pandangan masih minimnya keterlibatan dalam menggerakkan sektor perekonomian. Selain itu, juga untuk menghilangkan pandangan patriarki berupa dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan, supaya tak dipandang sebelah mata karena tidak menghasilkan nilai materi ataupun jabatan tinggi. Apalagi dari segi perekonomian keluarga banyak yang tidak mencukupi, yang terjadi secara massal akibat kemiskinan sistemik.
Sejatinya, program ini merupakan bagian dari program global CEDAW, karena negeri ini dianggap masih gagal membuat perempuan bergerak di sektor publik. Yang tanpa sadar merusak diri perempuan dan keluarga. Menggerus fitrah perempuan dan ibu di rumah tangga untuk tujuan bisnis kapitalis. Agar bisa memutar roda perekonomian Kapitalis dengan mendapatkan tenaga kerja terampil yang dibayar murah, dan pangsa pasar yang menggiurkan. Sementara di bidang politik suara kaum perempuan sekadar digunakan untuk melanggengkan sistem Kapitalisme neoliberal yang telah rusak.
Kapitalisme sekuler telah menyuburkan ide feminisme di dunia. Termasuk di negeri-negeri muslim seperti Indonesia. Yang ujungnya akan berakhir pada hancurnya tatanan keluarga muslim dalam masyarakat. Anak-anak yang terlantar tanpa pengurusan, hingga tingginya angka perceraian. Sebab, pemberdayaan ala kapitalis ini telah menggerus peran perempuan sebagai istri dan ibu dalam pengurusan rumah tangga.
Beragam kebijakan dan gerakan mengangkat kesetaraan dan pemberdayaan, tidak menyurutkan jumlah dan jenis persoalan yang dihadapi perempuan di seluruh dunia. Eksploitasi ekonomi, komersialisasi di media, kekerasan seksual dan tiadanya jaminan kesehatan dan sebagainya. Cara pandang liberal yang memberi solusi masalah dengan kesetaraan justru menghasilkan masalah-masalah baru berupa konflik, persoalan disharmoni dalam keluarga dan masyarakat.
Cara Pandang Islam terhadap Pemberdayaan Perempuan
Allah SWT sebagai Sang Pencipta (Al-Khaliq), sangat memahami potensi dan karakter manusia berbeda khususnya laki-laki dan perempuan. Allah SWT memberikan syari’ah untuk mengatur kehidupan agar dapat melestarikan umat manusia.
Islam memandang perempuan merupakan mitra laki-laki dalam kehidupan domestik dan publik. Rasulullah Saw bersabda: “Perempuan adalah saudara kandung para lelaki”. (HR. al-Imam Ahmad).
Perempuan merupakan sosok yang menjadi partner laki-laki dalam kehidupan. Layaknya sahabat yang saling bekerja sama dalam rumah tangga dan mendidik generasi. Selain itu, Islam juga menjelaskan bagaimana kedudukan seorang perempuan dalam syariat, sebagai sebuah kehormatan yang harus dijaga. Begitu pula hak dan kewajiban yang memuliakan seorang perempuan sebagai insan yang bertakwa kepada Allah SWT.
Sistem politik ekonomi Islam akan menjamin kebutuhan finansial kaum perempuan melalui pemberian nafkah wali atau suaminya. Negara membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi kaum laki-laki untuk memenuhi tanggung jawab dalam pemberian nafkah keluarga. Tidak ada kewajiban bagi perempuan bekerja. Ketika suami atau wali telah tiada, maka kewajiban pemenuhan nafkah mereka beralih menjadi tanggung jawab negara.
Bila pun perempuan ingin bekerja hukumnya adalah mubah (boleh). Asalkan tidak melanggar aturan syariah, memenuhi syarat pekerjaan yang tidak mengeksploitasi sisi keperempuannya, terhindar dari aktivitas yang merusak akhlak serta tidak mengganggu fitrah mereka sebagai istri dan ibu. Dengan begitu, kaum perempuan akan dapat menjalankan secara sempurna fungsi utama dan peran strategis dalam mendidik dan menjaga generasi pembangun peradaban.
Sistem Islam akan memberikan jaminan rasa aman bagi perempuan saat di rumah maupun di luar rumah. Perempuan memiliki kesempatan untuk berkontribusi aktif di bidang politik, pendidikan, ekonomi dan layanan publik lain yang bebas dari pelecehan ataupun eksploitasi sebagai komoditas yang merendahkan perempuan. Sebagai bagian dari masyarakat, perempuan pun punya kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam melakukan amar ma’ruf nahi mungkar (dakwah) bersama partai politik, dan memberikan koreksi (muhasabah) kepada penguasa. Demikianlah pengaturan Islam terkait pemberdayaan perempuan sehingga tercipta harmoni dan ketenangan di tengah keluarga dan masyarakat.
