JPU Gagal Datangkan Saksi dari PT Buana Jaya Surya, Ini Alasannya

Banjarmasin, KP – Usaha Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin gagal mendatangkan saksi dari Surabaya sebagai pemenang lelang PT Buana Jaya Surya, pada proyek pengadaan alat kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin.


JPU yang mendatangi alamat perusahaan tersebut di Surabaya, terpaksa pulang dengan tangan hampa, alamat yang dituju sudah tidak lagi ditempat perusahaan.


Sudah empat kali kami melakukan pemanggilan dan sudah pula kami mendatangi alamat tersebut tetapi kami tidak menemukan yang bersangkutan,’’kata Andri salah satu JPU yang menangani perara terdakwa Misrani dengan dakwaan korupsi pengadaan alkes pada RSUD Ulin tersebut, dihadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (9/3/2020).

Setelah mendengarkan keterangan JPU tersebut, ketua majelis hakim Purjana memberikan ijin kepada JPU untuk membacakan keterangan saksi yang tercantum di Bberita acara pemeriksaan (BAP), walaupun tim penasihat hukum terdakwa, Agus Pasaribu keberatan. Saksi yang akan di panggil di Surabaya tersebut adalah Direktur PT Buana Jaya Surya Lidya Tanayselaku pemenang lelang, beserta seorang komisaris dan dua karyawannya Dalam BAP yang dibacakan JPU, Lidya mengakui kalau perusahaan yang dipimpinnya dalam pelelangan tersebut memperoleh keuntungan dikisaran Rp3 M, dan ia merupakan peserta lelang yang terendah dalam melakukan penawaran/ Disebutkan juga kalau pihak perusahaannya mendapatkan dukungan dari distributor berupa surat dukungan.

Pada sidang kemaren itu JPU juga menghadirkan saksi ahli dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kalsel, Harno Trimadi. Pada kesaksiannya, ia menyebutkan seorang Kuasa Penguna Anggaran dapat merangkap sebagai PPTK (Pejabat Pembuat Tehnis Kegiatan), apabila di instansi tersebut tidak terdapat sumber daya manusiannya yang memiliki persyaratan. KPA bisa menunjukan orang hanya sebagai pembantu dalam melaksanakan kegiatannya,’’ ujar Harno.

Berita Lainnya
1 dari 868
Loading...


Dibagian lain ia mengatakan untuk menentukan HPS (harga perkiraan sendiri) banyak acara yang bisa ditempuh, antara lain bisa melalui internet atau bisa juga mendatangkan agen tunggal alat yang akan dibeli atau bisa juga mendatangi rumah sakit yang punya alat yang sama dan akan dibeli.


Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin mendakwa kalau yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan korupsi pada proyek pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2015.


Korupsi yang dilakukan terdakwa tersebut dalam pengadaan alat kesehatan, dimana terdapat diskon dari pemenang lelang yang tidak dikembalikan kepada negara.


Jaksa beranggapan dalam penetapan harga barang alat kesehatan yang ditetapkan tidak wajar sehingga berdasarkan perhitungan dari BPKP Kalsel ada kerugian mencapai Rp. 3,1 miliar lebih dari anggaran Rp. 12,8 miliar.


Terdakwa oleh JPU didakwa melanggar pasal 2 jo serta pasal 18 Undang Undang RI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada Undang Undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primairnya.


Sedangkan dakwaan subsidair di patok pasal 3 jo serta pasal 18 Undang Undang RI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada Undang Undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (hid/KPO-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya