Banjarmasin, KP – Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI sangat mengapresiasi upaya dari Pemprov Kalsel untuk menyusun regulasi di bidang peternakan.
“Ini akan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan keberlangsungan peternakan serta dalam hal memberi kesejahteraan bagi para peternak,” kata Kepala Sub Direktorat Standarisasi Mutu Ternak M. Imron, saat menerima konsultasi Pansus Raperda Peternakan, di Jakarta, Jumat (28/02/2020).
Bahkan Kementerian mendukung langkah baik yang dilakukan DPRD Kalsel yang memperhatikan kelangsungan perternakan yang ada di daerah.
Ketua Pansus Raperda Peternakan Berkelanjutan, Imam Suprastowo mengatakan, keberadaan Raperda ini untuk menyikapi banyaknya aspirasi dari para perternak ayam potong di Kalsel terhadap rendahnya harga ayam potong ditingkat perternak.
“Ini berdampak terhadap kelangsungan usaha perternakan, sehingga DPRD Kalsel merancang sebuah peraturan daerah guna mengatasi permasalahan tersebut,” kata Imam Suprastowo.
Karena, dibutuhkan suatu pengaturan ataupun regulasi yang berkaitan dengan sub sektor peternakan di daerah yang mampu memberikan kesimbangan antara harapan dari masyarakat dalam mendapatkan harga bahan pangan yang murah dengan keinginan dari para peternak untuk menjalankan kelangsungan usahanya secara berkesinambungan tanpa terdampak dari fluktuasi harga.
“Jadi tidak ada pagi fluktuasi harga yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun peternak,” jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Imam Suprastowo menambahkan, Raperda tersebut juga dalam rangka mengantisipasi Provinsi Kalsel sebagai daerah penyangga ibukota negara yang tentunya kebutuhan akan pangan asal hewani semakin besar. (lyn/KPO-1)
