Oleh : Dewi Murni
Aktifis Dakwah Pena, Praktisi Pendidikan, Balikpapan
Sejak ditetapkan Ibu Kota Negara Indonesia di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, daerah-daerah sekitarnya yang menjadi kota penyanggah semisal Balikpapan turut dilirik inverstor. Bukan hal aneh, proyek Ibu Kota Negara (IKN) ini memang membutuhkan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Sehingga peluang bisnis begitu besar dibalik proyek IKN, salah satunya investor dari Tiongkok.
Investor dari Tiongkok siap menanamkan modalnya di Balikpapan. Investor tersebut tertarik untuk berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan kereta api. Pada Senin (24/2) investor Tiongkok ini bertemu Wali Kota Rizal Effendi dan sejumlah pimpinan OPD di kantor balaikota.
Indonesia Branch Managing Director China Railway Construction Corporation (CRCC), Xu Fei mengatakan, kedatangannya ke Balikpapan, salah satunya membahas pembangunan jalan jembatan dan jalan pintas laut.
Menurutnya terkait investasi, pemkot akan melihat terlebih dahulu pakah bisa bergabung atau tidak. Pasalnya proyek pemerintah kota sudah full atau sudah ada pemenang lelang. Namun jika memang ada perusahaan yang bisa mengajak mereka untuk join, maka ada kemungkinan bisa masuk (Balpos.com, 26/02/2020).
Selama ini investasi asing dianggap kebijakan yang tepat karena mempermudah pembangunan. Padahal investasi asing khususnya dibidang-bidang vital merupakan gaya penjajahan baru barat untuk menguasai SDA negeri-negeri kaum muslimin. Semangat yang tumbuh dalam setiap langkah investor adalah untung dan untung, bukan melayani urusan rakyat. Hal demikian sesuai dengan definisi investasi itu sendiri. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan.
Hal tersebut jelas berbahaya karena akan menggeser kepemilikan harta milik rakyat hingga negara. Infrasturktur seperti jalan, bandara dan pelabuhan akan dimiliki investor. Sumber daya alam semisal tanah, air dan hutan akan dikelola berdasarkan kepentingan investor. Ketika umat ingin menikmatinya harus berbayar. Dan, yang paling membahayakan adalah hilangnya kedaulatan negara atas negerinya sendiri. Kebijakan-kebijakan akan terdikte sesuai kepentingan inverstor, bukan rakyat. Lagi-lagi rakyat terabaikan bak anak tiri.
Itulah dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme liberal. Asasnya adalah manfaat. Tujuannya adalah materi, mencari keuntungan tanpa peduli halal ataukah haram. Dengan mengandalkan kekuatan modal, para pengusaha (inverstor) yang membawa kekuatan negaranya mencengkram negeri-negeri kaum muslimin. keberadaan investor seperti itu pada akhirnya hanya memperlemah negeri-negeri kaum muslimin.
Oleh karena itu, islam mengatur dengan ketat terkait investasi. Investasi tidak boleh dilakukan dengan negeri-negeri yang jelas-jelas memusuhi bahkan memerangi kaum muslimin. Investor asing tidak diperbolehkan melakukan investasi dalam bidang yang strategis atau sangat vital; Investasi asing tidak boleh dalam bidang yang membahayakan. Diperbolehkan dalam bidang yang halal dan tidak diperbolehkan pada kepemilikan umum (harta rakyat). Tidak boleh dalam hal yang membahayakan akhlak orang Islam. Tidak diperbolehkan bergerak di sektor nonriil.
Bentuk aturan ini dalam rangka menutup pintu yang menjadi jalan orang-orang kafir menguasai kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah SWT : “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman”. (QS. An Nisa : 141)
Oleh karena itu penjajahan berkedok investasi harus segera disudahi dengan mengambil seperangkat aturan islam secara kaafah. Menerapkannya dalam kehidupan bernegara agar Indonesia terselamatkan dari cengkraman asing yang pada akhirnya hanya membawa petaka.
