Ditengah Wabah Covid-19, BPK Tetap Periksa Batola

Marabahan, KP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lakukan rapat koordinasi mekanisme pelaksanaan LKPD tahun 2019 dengan melibatkan BPK RI KALSEL serta seluruh Bupati dan Walikota se-Kalimantan Selatan, Senin (13/04/2020).


Wakil Bupati Barito Kuala H. Rahmadian Noor berhadir didampingi kepala Inspektorat Barito Kuala Ismed Zulfikar berhadir diacara yang dilaksanakan di gedung Idham Chalid Komplek perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan.


BPK RI Kalimantan Selatan sendiri dihadiri langsung Tornanda Syaifullah selaku Kepala BPK RI Kalsel. Dihadapan wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan dan Setda Prov Kalsel Abdul Haris Makkie Kepala BPK RI menyampaikan ditengah merebaknya wabah Covid-19 proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 harus tetap dilaksanakan.


“Kita akan tetap menjalankan proses pemeriksaan dengan tetap menjalankan himbauan pemerintah dengan mengurangi interaksi visik”, terang Tornanda.
Secara teknis petugas pemeriksa akan lebih banyak berkoordinasi melalu teknologi Video Conference. Tornanda menambahkan kalaupun harus melakukan kunjungan, maka petugas pemeriksa akan dibatasi jumlahnya.


“Karena keterbatasan interaksi yang bisa dilakukan, diharapkan Daerah dapat menyiapkan dokumen yang akan diperiksa. Sehingga mengurangi intensitas pertemuan fisik” Tambah Tornanda.
Wakil Bupati H. Rahmadian Noor menyampaikan pihaknya akan memfasilitasi segala apa yang diperlukan oleh BPK.

Berita Lainnya
1 dari 171
Loading...


“Kita fasilitasi semua apa yang diperlukan” BPK terang pria yang akrab disapa Rahmadi ini.


Diluar koordinasi menyangkut LKPD 2019. Wakil Gubernur selaku pemimpin rapat juga mengkoordinir rapat menyangkut koordinasi antar Kabupaten dan Kota dalam mengatasi Covid-19.


Salah satu pembahasan adalah pembagian bantuan dari Prov Kalsel pada masing-masing Kabupaten dan Kota. Jumlah Bantuan sendiri akan disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten dan Kota dari hasil laporan Gugus tugas masing-masing Kabupaten dan Kota.


Batola sendiri menurut Wakil Bupati untuk sementara akan mendapatkan bantuan sebesar 250 juta yang akan digunakan untuk pembelian masker tim medis.


“Sementara untuk jaring pengamanan sosial nanti tim gugus tugas yang akan berkoordinasi dengan tim gugus tugas Provinsi untuk mendata jumlah kepala keluaraga dan jumlah bantuannya,” tambah Rahmadi yang juga ketua PBSI Barito Kuala ini. (ag/KPO-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya