DPRD Bartim Minta Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan Beri Keringanan Kredit

Tamiang Layang , KP – DPRD Barito Timur dengan tegas meminta agar perbankan dan perusahaan pembiayaan yang ada di wilayah setempat melaksanakan intruksi Presiden Joko Widodo dalam perihal keringanan kredit.

Presiden Joko Widodo dan Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan secara resmi bahwa keringanan kredit diberikan kepada seluruh masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi Corona Virus Disease atau COVID-19, kata Wakil Ketua I DPRD Bartim Ariantho S Muler di Tamiang Layang, Rabu ( 8/4)

“Saat ini masih ada masyarakat di Kabupaten Bartim yang mengeluh bahwa mereka masih ditagih-tagih kreditnya dan ada juga yang diancam akan ditarik kendaraan roda kreditnya,” katanya.

Menurut politisi PKPI itu, dalam Perataran OJK (POJK) nomor : 11/POJK.03/2020 telah mengatur keringanan kredit, memuat jelas tentang macam-macam keringanan kredit mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan waktu kredit dan lainnya.

Kebijakan pemerintah terkait keringanan kredit merupakan kebijakan yang sangat pantas diambil sebagai langkah dalam menjaga stabilitas perekonomian di masyarakat.

Berita Lainnya
1 dari 83
Loading...

“Warga di Bartim saat ini sangat merasakan dampak secara ekonomi dan lesunya usaha. Sangatlah patut jika perbankan dan perusahaan pembiayaan di Bartim turut melaksanakan kebijakan Presiden RI Joko Widodo,” katanya.

Dijelaskan Ariantho, saat ini, semua pemangku kepentingan tidak hanya Focus pada perang melawan COVID-19 tapi juga bersama-sama meminimalisir dampak sosial yang terjadi, salah satunya adalah masalah ekonomi masyarakat. Jadi wajar jika pihak perbankan dan perusahaan pembiayaan juga bisa menjalankan apa yang menjadi intruksi Presiden dan OJK, sehingga dua hal yang kita inginkan di Bartim, yakni pertama bisa segera bebas COVID-19 dan terjaganya stabilitas ekonomi masyarakat agar tetap bisa memenuhi dan membiayai kebutuhan pokoknya tiap hari.

Dalam menjaga stabilitas, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi bahaya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dana tau stabilitas sistem keuangan.

Ariantho juga berharap perbankan dan perusahaan pembiayaan memberikan informasi terkait keringanan kredit dan tidak rumit. Selain itu, birokrasi maupun adminitrasi pengurusannya kepada masyarakat tidak rumit.

“Sampaikan informasinya kepada warga selaku pelaku kredit, bahwa ada keringanan kredit. Jangan sampai ada penarikan paksa. Kasian masyarakat yang sudah terhimpit perekonominya karena dampak pandemi COVID-19 menjadi tambah sengsara,”kata Ariantho.

Dia juga meminta masyarakat selaku pelaku kredit agar tidak mudah percaya dengan calo atau seseorang yang menjanjikan bisa mengurus keringanan kredit, karena keringanan kredit merupakan kebijakan pemerintah yang wajib dilaksanakan. (vna/k-10)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya