Martapura, KP – Pemkab Banjar melakukan pemilahan dan validasi data para calon penerima manfaat jaring pengaman sosial menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19). Ini penting saat pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar nanti).
”Kami terus cek, termasuk verifikasi data terkini dari para camat, mengingat dampak pandemi Covid-19 ini cukup besar dari segi ekonomi” kata Wakil Ketua Gugus Tugas, Sekda Ir HM Hilman saat vidcon, di Command Center Barokah, Martapura, Senin (27/4).
Dijelaskan Hilman, Senin pagi digelar rakor dipimpin langsung Bupati, termasuk membahas validasi data yang terus dimatangkan jelang PSBB dalam waktu dekat ini. Karena semangat Pemkab Banjar adalah tepat sasaran. Soal validasi data ini juga sudah dikoordinasikan dengan Pemprov yang berencana memberi bantuan sebesar 30 persen
”Jangan sampai terjadi ada warga yang menerima dua kali, lalu yang tidak berhak malah dapat serta yang berhak justru terlewatkan, ini tidak boleh terjadi dalam bantuan pangan nanti,” tandasnya.
Disamping itu, sambung Hilman, ada kewajiban adminsitrasi dalam penyaluran bantuan tersebut, karena sang penerima harus memiliki KTP/data kependudukan, karena ini harus diinput ke Pustadin Kemensos.
”Jadi bila dalam penyaluran sebelumnya, ada masyarakat yang belum dapat, kemungkinan terjadi karena soal administrasi kependudukan tersebut,” tandasnya.
Menurut Hilman, PSBB perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Lewat PSBB, pemberlakuan social/physical distancing bisa dijalankan optimal, apalagi sesuai aturan, bisa dilakukan tindakan hukum untuk masyarakat yang tidak disiplin.
Dandim 1006 Martapura Letkol Siswo Budiarto menambahkan, persiapan matang dan lebih awal harus dilakukan jelang PSBB nanti, jangan sampai terjadi konflik sosial akibat ketidaksiapan ini.
”Terus terang peran media sangat penting dalam memberikan informasi valid tentang penanggulangan Codiv-19, mengingat saat ini banyak informasi di media sosial yang terkadang belum tentu kebenarannya,” katanya. (wan/K-3)
