Banjarmasin, KP – Wabah pandemi virus corona (Covid-19) dirasakan sangat besar di berbagai sektor, tidak hanya soal ekonomi, banyaknya aktifitas usaha harus tutup, terbatasnya sosial dan aktifitas masyarakat, tapi juga jalannya roda pemerintah dan perencanaan pembangunan infrastruktur.
Terkait pelaksanaan pembangunan insfrastruktur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Banjarmasin, Arifin Noor menyatakan rasa optimisnya, dalam tahun anggaran 2020 ini pihaknya tetap bekerja keras mengusahakan sejumlah program yang sudah direncanakan sebelumnya.
Seperti diantaranya kata Arifin Noor menyebutkan, perencanaan proyek pembangunan Jembatan Bromo, Jembatan Kelayan dan rencana pembangunan Jembatan HKSN.
“Insya Allah dalam tahun 2020 ini tetap akan kita usaha untuk direalisasikan,“ ujar kepada sejumlah wartawan, usai rapat kerja dengan dengan komisi DPRD Kota Banjarmasin dengan agenda evaluasi serapan anggaran tahun 2019 dan program kegiatan tahun anggaran 2020 , Rabu (6/5/2020).
Meski demikian ia juga mengakui, akibat dampak mewabahnya Covid 19, sejumlah perencanaan pembangunan infrastruktur lainnya dalam tahun ini dipastikan pekerjaannya akan mengalami penundaan.
Arifin Noor menyebut, diantaranya pekerjaan proyek yang akan mengalami penundaan itu adalah terkait rencana pembangunan gedung PUPR, pembangunan museum mini, pembangunan kelanjutan pembangunan Jembatan Sulawesi II, dan kelanjutan pembangunan siring bataran Sungai Martapura dan beberapa kegiatan lain.
Diakuinya, hingga saat ini ada beberapa proyek yang belum melalui proses tahapan lelang. Namun sekali ia menandaskan, pihaknya akan berusaha menyerap anggaran semaksimal mungkin sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
“ Kendati untuk mengatasi dan mempercepat penanangan virus corona, anggaran DPUPR ikut terpangkas cuku besar,“ ujarnya tanpa menyebutkan besaran anggaran yang dipangkas.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaeni menyatakan, apresiasinya atas capaian kinerja DPUPR dalam merealisasikan anggaran tahun 2019 lalu.
Dikatakan Muhammad Isnaeni, dari anggaran dilakosikan tahun 2019 sebesar Rp 284 miliar, DPUPR mampu merelisasikan dalam penyerapan anggaran mencapai 93 persen, baik bersumber APBD maupun DAK.
Meskipun ada beberapa item pekerjaan yang tertunda sebanyak 7 persen, namun lanjut Isnaini, sesuai hasil Rapat Kerja akan dilanjutkan di 2020 ini secara bertahap.
“Pekerjaan yang tertunda tahun lalu tetap akan dilanjutkan dengan skala prioritas. Dan kami juga menyadari akibat Covid 19 juga sangat berpengaruh terhadap serapan anggaran 2020 ini, jika disbanding serapan anggaran pada tahu 2019 lalu,” demikian kata Muhammad Isnaeni. (nid/K-3)
