Salah satu perwakilan dari Forum Komunikasi Pekerja Informal Terdampak CoVID-19, Muslim mengungkapkan, pihaknya saat ini sangat terdampak, karena tidak mampu lagi bekerja dengan optimal.
BANJARMASIN, KP – Belasan perwakilan dari Forum Komunikasi Pekerja Informal Terdampak Covid-19 di Kalsel mengadukan sulitnya kondisi mereka saat ini kepada DPRD Provinsi.
Terutama terkait bantuan sosial yang belum diterima dan juga banyaknya pekerja informal yang tidak dapat kesempatan untuk kartu Pra-Kerja dari pemerintah pusat.
Bahkan dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin, para pekerja juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi di hadapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi.
Salah satu perwakilan dari Forum Komunikasi Pekerja Informal Terdampak CoVID-19, Muslim mengungkapkan, pihaknya saat ini sangat terdampak, karena tidak mampu lagi bekerja dengan optimal.
“Selama 55 hari kami dirumahkan dan tidak bekerja, tidak ada bantuan sosial yang kami dapatkan,” tutur pria yang berprofesi sebagai penarik ojek online, yang tidak dapat bekerja namun juga tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
Bahkan salah satu rekannya yang berprofesi sebagai pegiat usaha angkringan, saat ini kesulitan membayar angsuran kredit perbankan yang harus dibayarkan 1 Juni nanti.
Padahal, menurutnya, sebelum pandemi juga kehidupan sudah cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup harian, yang saat ini malah semakin parah karena Covid-19 belum berakhir.
Ia juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dan gugus tugas dalam penanganan pandemi yang saat ini menimbulkan dampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat.
Terlebih masih adanya Orang Tanpa Gejala (OTG) yang melakukan karantina mandiri yang seharusnya mendapatkan penanganan dari pihak terkait agar tidak menimbulkan masalah baru dan kekhawatiran di masyarakat.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, Ia menilai pandemi yang semakin lama berlangsung secara perlahan akan membunuh para pekerja di sektor informal,” tambahnya.
Apalagi tidak semua kalangan pekerja informal dapat memanfaatkan program kartu Pra-Kerja dari pemerintah pusat karena sulitnya kriteria.
“Ada teman kami yang sehari-hari jadi guru les, mengajukan kartu Pra-Kerja justru tidak dapat karena tidak memenuhi kriteria pemerintah,” ungkap Muslim.
Muslim mengungkapkan, saat ini tidak hanya belasan atau puluhan, namun ribuan pekerja di sektor informal di Kalimantan Selatan yang terdampak dan terancam menjadi orang miskin baru karena pandemi CoVID-19 yang seolah tidak ada akhirnya.
Para pekerja yang tergabung dalam forum juga berasal dari berbagai pekerjaan, mulai dari penarik ojek online, pengamen, pedagang warung/kios kecil, perias pengantin hingga guru les dan pekerja hotel serta restoran.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin langsung meminta koordinasi antara gugus tugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditingkatkan agar tidak memunculkan polemik di masyarakat.
Terutama pemerataan bantuan sosial bagi mereka yang terdampak yang saat ini masih banyak dilaporkan belum diterima sepenuhnya.
“Kami telah meminta gugus tugas segera berkoordinasi agar masalah ini dapat diatasi,” kata politisi Partai Gerindra. (lyn/K-1)
