Pemangkasan belanja ini tentunya juga akan berimbas terhadap pembangunan ibu kota Provinsi Kalsel
BANJARMASIN, KP – Anggaran belanja SKPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin kembali dipangkas. Jika sebelumnya angkanya sebesar Rp 51 miliar, maka kali ini lebih besar, yakni mencapai Rp 260 miliar.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bekauda) Banjarmasin, Subhan Noor Yaumil menjelaskan, anggaran dari pangkasan ini digunakan untuk dua hal. Pertama keperluan menghadapi kebijakan New Normal, dan kedua penyesuaian anggaran.
“Rp 100 miliar untuk penanganan CoVID, dan Sisanya untuk kekurangan estimasi. Pendapatan asli daerah (PAD) kan turun sekitar Rp 200 miliar lebih, dana perimbangan juga turun, jadi kita kurangi juga belanja,” Ujarnya di balai kota, Jumat (29/05/2020).
Dengan adanya pemangkasan belanja ini tentunya juga akan berimbas terhadap pembangunan kota. Kendati demikian, apa boleh buat hal ini harus dilakukan. “Kalau belanja tak dipotong sebesar itu bagaimana kita membayar nanti?,” lanjut Subhan.
Hingga saat ini Bekauda masih melakukan penyusunan, anggaran mana saja di masing-masing SKPD yang akan dipangkas. “Kami masih menyisir untuk menutupi kekurangan estimasi penerimaan baik dari PAD maupun dan perimbangan pusat,” katanya.
Subhan mengungkapkan, menyinggung soal anggaran Rp 100 miliar guna penanganan CoVID-19, Bekauda dalam hal ini hanya selaku penyedia anggaran. Sedang penggunanya ada di SKPD lain, yakni Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Sehingga ia tak bisa menjelaskan secara rinci untuk apa saja nantinya anggaran tersebut. Namun begitu, Subhan menebarkan bahwa, anggaran Rp 51 miliar yang sebelumnya juga diambil dari pemangkasan hingga saat ini masih ada sebagian yang belum terealisasi.
“Anggaran 51 miliar kemarin juga masih ada sisa, masih ada yang belum direalisasikan, dan anggaran ini tak dialihkan sesuai RKB -nya mungkin masih berproses, Mungkin BPBD kemana yang masih tersisa itu yang belum direalisasikan,” bebernya.
“Teknisnya Dinkes dan BPBD yang yang mengetahui. kami badan keuangan menyediakan alokasi anggarannya ja, sesuai permohonan RKB. kalau realisasinya mereka,” tambahnya. (sah/K-3)
