Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Ekonomi

Anggota DPRRI Minta Kontraktor Pemukiman Kumuh Kelayan untuk Akselerasi Pekerjaan

×

Anggota DPRRI Minta Kontraktor Pemukiman Kumuh Kelayan untuk Akselerasi Pekerjaan

Sebarkan artikel ini
8 3klm 1
TINJAU LOKASI PROYEK - Anggauta DPR RI Komisi V Rifqinizami Karsayuda dan rombongan ketika meninjau kualitas permukiman kumuh kota dikawasan Kelayan Barat yang proses pembangunannya belum siknifikan padahal kontrak dimulai April 2020 dengan kontrak Rp40,58 miliar. (KP/hifni)

Saya khawatir dan ragu pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarmasin kawasan  RK-3 Kelayan Barat (NSUP) di Teluk Kelayan tidak bisa diselesaikan dengan baik,” ujar Wijaya.

BANJARMASIN, KP – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Selatan mengingatkan proyek yang menggunakan dana bank dunia bukanlah hal yang gratisan, seperti dalam paket pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarmasin kawasan RK-3 Kelayan Barat (NSUP).

Baca Koran

“Apalagi kawasan Teluk Kelayan menurut survei WHO adalah kampung terpadat di dunia dan terkumuh, Jadi wajar mendapat perhatian dunia, sehingga paket pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarmasin kawasan  RK-3 Kelayan Barat (NSUP) berasal dari bank dunia,” kata Wakil Ketua Kadin Kalsel H Wijaya Kusuma Prawirakarsa kepada wartawan dikantornya.

Sebab itu, sambungnya, dana dari bank dunia bukan gratisan dan harus dipertanggung jawabkan oleh  Kementerian PUPR dan kontraktor pelaksananya kedepan.

“ Saya khawatir dan ragu pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarmasin kawasan  RK-3 Kelayan Barat (NSUP) di Teluk Kelayan tidak bisa diselesaikan dengan baik,” ujar Wijaya.

Ia meminta kontraktor yang melaksanakan agar bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya.

“ Ini menjadi percontohan di Kota Banjarmasin, jika pekerjaan baik maka pihak bank dunia akan memberikan kembali dana untuk proyek lainnya namun jika pekerjaan tidak baik, maka bank dunia tidak akan mengucurkan dana kembali dampaknya untuk banua kita,” tandas.

Ia mengharapkan, jangan sampai kontraktor luar daerah yang bekerja di Kalimantan Selatan tidak bagus melaksanakan pekerjaannya baik itu proyek APBD, APBN, atau Loan.

Kadin ini selaku mitra pemerintah, tambahnya, berkewajiban melakukan pemantauan terhadap semua proyek yang ada di daerah ini.

Intinya peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarmasin kawasan  RK-3 Kelayan Barat (NSUP) selalu di pantau setiap saat, Artinya jangan hanya menerima uang muka saja, sedangkan progres pekerjaan belum mencapai, termasuk penyediaan K3nya. 

Jaya berkeinginan hasil pekerjaan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, dan memberikan dampak positif bagi banua khususnya kota ini. 

Di tempat terpisah, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta, agar pelaksana proyek paket peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarmasin kawasan  RK-3 Kelayan Barat (NSUP), untuk melakukan percepatan akselerasi pekerjaan, sebab kontraknya sudah mulai April 2020 yang lalu.

“ Proses pekerjaan belum signifikan dilapangan, sekarang sudah bulan Juni, sedang kontrak pada April 2020 lalu, dengan dana sekitar Rp40,58 Miliar multiyes,” tutur Rifqi saat melakukan kunjungan ke lokasi proyek di Jalan Teluk Kelayan.

Rifqi mengingatkan, agar proyek sesuai target selesai pada Juni 2021 ini, jadi pelaksaana harus selesai sesuai target, dan akselerasi percepatan pekerjaan harus dilakukan,” tandas Rifqi yang mengaku kaget dengan tidak siapnya pelaksana menyediakan APD dan lainnya.

“ saya berbaik sangka saja, dan percaya pelaksana bisa bekerja dengan baik,” ucapnya yang berharap jurnalis juga terus melakukan pengawasan pekerjaan proyek ini.

Sementara itu, Kepala BP2JK Muhammad Reva berharap dengan pembangunan proyek pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Banjarmasin kawasan  RK-3 Kelayan Barat (NSUP), bisa mengurangi kawasan kumuh di Kota Banjarmasin.

“Dirjen PUPR melalui Cipta Karya memiliki target dari sektor air minum, sanitasi dan pemukiman kumuhnya namun juga penataan sanitasi,” jelas Reva. (hif/K-1)

Baca Juga :  Telkom Gelar Borneo Digital Summit 2025, Dorong Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah
Iklan
Iklan