Pemkab Banjar Pertahankan Predikat Opini WTP

Martapura, KP – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.

Untuk pertama kalinya pada tahun 2020 ini, penyerahan LHP atas LKPD TA 2019 pada 13 Kabupaten/Kota di Kalsel dilakukan secara online atau video conference karena situasi pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan atas Kewajaran Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, Kepala BPK RI Kalsel, Tornanda Syaifullah mengatakan, Kabupaten Banjar berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bupati KH Khalilurrahman mengungkapkan rasa syukur atas perolehan Opini WTP ini, di Command Center Barokah, Pendopo Bupati Banjar, Martapura.

“Alhamdulillah, Kabupaten Banjar dapat mempertahankan predikat Opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut. Ini salah satu komitmen kita agar menghasilkan laporan keuangan berkualitas, akuntabel serta transparan,” ungkapnya.

Keberhasilan ini menurut Bupati karena hasil kerja keras seluruh jajaran aparatur Pemkab Banjar, sehingga laporan keuangan sesuai aturan, ketentuan berlaku.

Berita Lainnya

LPTQ Banjar Matangkan Kadernya 2 Bulan

Kasus Covid Menurun, Tapi Prokes Jangan Kendor

1 dari 359
Loading...

“Seiring perjalanan waktu, opini WTP merupakan kebutuhan bersama. Kita memerlukan laporan keuangan yang baik dan memerlukan pertanggungjawaban yang baik pula,” jelas Bupati.

Tornanda Syaifullah menjelaskan, ditengah Pandemi Covid-19, pihaknya tetap mengacu standar dalam proses pemeriksaan LKPD TA 2019. Meski demikian, ada beberapa metode pemeriksaan dimodifikasi. Akan tetapi, prosesnya tetap melalui quality control dan quality insurance yang ketat.

”LHP atas LKPD merupakan output dari pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan BPK RI untuk memenuhi amanah UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang merupakan tanggung jawab kepala daerah pada satu tahun anggaran,” tandasnya.

Syaifullah mengatakan, yang disertakan terdiri dari tiga laporan, yakni LHP atas LKPD 2019, LHP atas sistem pengendalian intern dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kami berpesan kepada pemerintah di daerah untuk tetap harus meningkatkan kualitas keuangan serta pelayanan masyarakat,” katanya.

Hadir pada vidcon tersebut, Ketua DPRD M Rofiqi, Kepala Inspektur Kencana Wati, Asisten I Masruri, Asisten Administrasi Umum Siti Mahmudah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Achmad Zulyadani. (Wan/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya