Kandangan, KP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS), menggelar rapat untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (23/6/2020) kemarin di Pendopo Bupati HSS.
Pada pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalsel, HSS kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal itu merupakan yang ke-7 secara berturut-turut.
Ada juga rekomendasi yang diberikan BPK, terkait pemeriksaannya itu. Rekomendasi itu akan di lakukan review, sejauh mana ditindaklanjuti, dalam waktu 60 hari setelah LHP diserahkan.
Bupati HSS Achmad Fikry mengatakan, 2019 lalu telah berhasil menyelesaikan tindaklanjut pemeriksaan sebesar 98 persen. Berdasarkan pengalaman itu, bisa menjadi pembelajaran agar penyelesaian tindak lanjut bisa lebih dimantapkan.
“Saya berharap untuk audit tahun ini, kita bisa selesai sampai 100 persen,” ucapnya, kepada jajarannya.
Bupati Achmad Fikry meminta semua SKPD, tiap minggu melaporkan melalui Inspektorat, rekomendasi-rekomendasi temuan BPK yang telah diselesaikan. Sehingga dalam 60 hari ke depan bisa selesai semuanya.
Opini WTP ucapnya, harus dipertahankan, namun hal itu bukanlah sasaran utama. Melainkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih utama.
“Tiap daerah yang mendapat WTP, harus ada korelasi dengan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai indikator seperti angka kemiskinan, pengangguran, IPM dan sebagainya sudah tentu menjadi perhatian ke depan,” paparnya.
Pada kegiatan tersebut, hadir pula Sekda HSS Muhammad Noor, Inspektur Kabupaten HSS Rusmajaya, serta seluruh Kepala SOPD, Camat dan Lurah se-Kabupaten HSS. (tor/K-6)
