Tamiang Layang , KP – Anggota DPRD Barito Timur, Wahyudinnor mengatakan, sangat menjadi tantangan besar bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah disaat pandmi COVID-19.
“Untuk itu, perlu strategi dan sinergisitas antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama berupaya meningkatkan PAD Bartim,” kata Wahyudinnor di Tamiang Layang, Sabtu akhir pekan ini.
Menurutnya, perlu ada komunikasi yang baik antara DPRD dan Pemkab Bartim dalam membahas fokus strategi dan saling bersinergi dalam meningkatkan PAD. Karena dampak pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada melemahnya perekonomian masyarakat.
Selain itu, pelaku usaha mulai dari perusahaan besar swasta hingga pelaku usaha kecil dan makro juga terkenda dampak dampak sosial ekonomi dari COVID-19.
Dicontohkan politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, rasionalisasi anggaran yang terjadi menyebabkan hampir tidak adanya upah pungut atau insentif bagi pelaku pemungut pendapatan daerah.
“Sementara ini yang kita lihat, selain tidak adanya tunjungan atau insentif dan tidak ada penghargaan, ditambah lagi penyerapan anggaran, mungkin ini juga ada korelasinya berkaitan peningkatan PAD,” katanya.
Wahyu sendiri mentekadkan diri untuk memberikan dorongan sebisa mungkin agar PAD bisa meningkat. Salah satu langkahnya akan dilihat dan dikaji dalam Perubahan APBD 2020 nanti.
Ditambahkan anggota Fraksi PKPI itu, dampak melemahnya perekonomian juga berdampak pada kredit usaha, sehingga pelaku usaha melakukan restrukrisasi kredit. Dampaknya juga berpengaruh pada PAD.
“Saya juga mengharapkan, dana rasionalisasi bisa dianggarkan untuk mendorong pelaku usaha agar bisa terciptanya tingkat daya beli masyarakat dan bertumbuhnya ekonomi di masyarakat. Hal ini sudah ada dalam Surat Kesepakat Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan,” katanya.
Karena itu, tambah Wahyu, SOPD yang berkaitan dengan UMKM dan perdagangan bisa memfokuskan anggaran untuk mendorong pelaku UMKM bisa operasional.
“Salah satu contoh semisal meningkatkan pendapatan petani karet. Karena daerah kita banyak petani karet, maka perlu kebijakan dan strategi dari pemerintah daerah untuk mendorong harga karet itu tidak jatuh atau sangat murah. Artinya yang saya tangkap adalah, dalam meningkatkan PAD diperlukannya strategi dan sinergitas antara Pemkab dengan DPRD Bartim,” demikian Wahyudinnor. (vna/k-10)
