Banjarmasin, KP – Pemko Banjarmasin terus berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di kota ini . Salah satunya melalui program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu).
Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto memastikan, meski di tengah masih mewabahnya pandemi virus corona (Covid-19) pelaksanaan Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu tetap jalan.
“Kendati demikian, sesuai pentunjuk dan arahan Kementerian PUPR menetapkan sejumlah persyaratan bagi pemerintah daerah, tenaga fasilitator lapangan (TFL) serta masyarakat untuk tetap mengikuti protokoler kesehatan guna mengantisifasi penyebaran virus corona,” ujarnya Iwan Ristianto.
Kepada {KP} usai rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, belum lama ini, Iwan Ristianto menjelaskan, dalam tahun anggaran 2020 Dinas Sosial mentargetkan akan memperbaiki sebanyak 150 Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS- Rutilahu) dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 3 miliar.
Masing-masing unit RS-Rutilahu yang dibedah atau diperbaiki mendapatkan bantuan Rp 15 juta, ujarnya.
Dijelaskan, persyaratan bagi warga miskin penerima program bantuan itu tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu rumah yang direhab berada di lahan milik sendiri dan tidak di kawasan dilarang seperti di atas sungai atau di jalur hijau.
Ia juga memaparkan, program bedah rumah merupakan bagian dari upaya Pemko Banjarmasin untuk menuntaskan kawasan kumuh dilima kecamatan kota ini yang hingga kini sebagian diantaranya belum tertangani.
Diakuinya, program bedah rumah Dinas Sosial Kota Banjarmasin sempat terhenti pada 2017, ketika itu program serupa dilaksanakan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan sumber dana bantuan pemerintah pusat.
Menyikapi kelanjutan program tersebut, anggota komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, DR HC) Yunan Chandra, SE MM mengatakan, untuk mengentaskan kawasan kumuh di Banjarmasin program bedah rumah harus tetap dilanjutkan. Meski ujarnya, pemerintah pusat setiap tahunnya juga memberikan bantuan untuk program tersebut.
Anggota komisi diantaranya membidangi kesra dari Partai Nasdem itu berharap, agar program rehabilitasi sosial rumaha tidak layak huni dalam pelaksanaannya di lapangan harus benar-benar tepat sasaran.
Ditandaskannya, dengan dilaksanakannya program bedagh rumah merupakan bukti nyata bahwa pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam kerangkan meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman. (nid/K-3)
