anjarmasin, KP – Wijaya Kusuma Prawira Karsa berhasrat kembali untuk menduduki posisi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruski (LPJK) Provinsi Kalsel periode 2020-2025, karena kepengurusan lama sebentar lagi akan berakhir.
Kini Wijaya Kusuma Prawira Karsa masih menjadi komisioner di LPJK Provinsi Kalsel periode 2016-2020, dan direncanakan dirinya pun akan bertarung kembali untuk seleksi di Kementerian PUPR RI.
Ketika dikonfirmasi wartawan dikantornya Wijaya Kusuma Prawira Karsa yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kalimantan Selatan mengaku, menyerahkan sepenuhnya kepada BPD Gapensi Kalsel yang merupakan organisasi profesi bidang jasa konstruksi yang mengusungnya.
“ Kalau saya dipercaya kembali oleh BPD Gapensi Kalsel untuk menduduki jabatan di LPJK Provinsi Kalsel, maka saya pun sangat sudah siap,” tuturnya.
Wijaya yang juga masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum BPD Gapensi Kalsel mengaku optimis jika dirinya ikut seleksi menduduki posisi di LPJK Provinsi Kalsel, apalagi LPJK ke depan langsung diambil alih oleh pemerintah, sehingga seleksinya nanti di Kementerian PUPR RI.
Untuk saat ini, sambung Wijaya, pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap organisasi profesi, dan organisasi yang lolos verifikasi, maka dapat mengutus wakilnya untuk mengikuti seleksi jabatan di LPJK oleh Kementerian PUPR RI.
“Kalau Gapensi Insya Allah lolos verifikasi, sehingga bisa nanti mengutus wakilnya untuk mengikuti seleksi,” kata Wijaya yang juga pada periode lalu mewakili BPD Gapensi Kalsel duduk di LPJK Provinsi Kalsel.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum BPD Gapensi Kalsel H Gusti Rusliansyah memastikan, Gapensi Kalsel akan mengutus wakilnya untuk menempati posisi di LPJK Provinsi Kalsel.
“Nanti kami akan utus perwakilan Gapensi Kalsel yang terbaik untuk duduk di LPJK Provinsi Kalsel,” kata H Gusti Rusliansyah kepada wartawan.
Kini LPJK Provinsi Kalsel yang diketuai H Ir Subhan Syarief MT akan berakhir Desember 2020 ini, dengan anggota 8 orang terdiri dari perwakilan dari badan usaha, asosiasi profesi, perwakilan pemerintah dan perwakilan dari akademisi. (hif/K-1)
