Oleh : Nor Hidayah
Pemerhati Sosial Kemasyarakatan
Sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, merasakan dampak yang signifikan terutama ekonomi akibat pandemi Covid-19. Berbagai cara dilakukan untuk mencegah maupun menanggulangi penyebaran virus ini, tetapi belum menemukan titik terang.Upaya yang dinilai setengah hati bahkan berbelit-belit menjadikan sebagian lapisan masyarakat kurang mendukung kebijakan yang ditetapkan.
Pandemi ini memberikan dampak besar pada mata pencaharian sehari-hari masyarakat Indonesia. Seperti kebijakan untuk tetap di rumah, membuat geliat bisnis lesu. Bahkan tidak sedikit pekerja dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini mendorong Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang diharapkan dapat meringankan derita warganya.
Pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi virus corona sebesar Rp110 triliun. Hanya saja terkait alokasi di lapangan, hanya 20 persen yang merasakan saluran bantuan sosial tersebut. Lagi-lagi, pendataan menjadi masalah klasik yang terus menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan selalu berulang setiap kali krisis terjadi.
Bantuan Sosial Pemerintah, Tepatkah?
Bantuan sosial semakin gencar disebarkan sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah daerah hingga masyarakat membagikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Meski begitu, banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh. Bahkan, tak jarang bantuan sosial atau bansos dari pemerintah daerah malah tak tepat sasaran.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak ternyata terdata sebagai salah satu penerima bansos. Tak hanya di Jakarta, di Jawa Timur, Anggota DPRD Jatim, Achmad Amir, menceritakan bantuan antara pemerintah provinsi dan tingkat desa tumpang tindih. Lalu, masyarakat yang berada di rumah hanya mendapat masker dan sembako. Tapi, mereka yang keluyuran malah dapat bantuan lebih.
Ada pula viral video 25 detik yang menunjukkan dua anak yatim piatu di Desa Sebau, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan kondisi tubuh kurus kering akibat kelaparan tak tersentuh bansos, diikuti dalih Pemkab Muara Enim yang mengklaim pemerintah daerah sejak 2015 rutin memberi bantuan. (Vivanews.com, 24/4/2020)
Beredar pula video kegeraman Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar yang viral di media sosial lantaran mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat dianggap sulit. Menurutnya, warga tak harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan itu.
Sangat disayangkan penanganan dampak Covid-19 dari pemerintah –yang diharapkan tidak hanya cepat tetapi juga tepat sasaran– justru lambat dan berbelit. Hal ini menambah kekecewaan rakyat yang tengah berjibaku agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang tidak diketahui kapan berakhirnya.
Perbaikan data diperlukan untuk mencegah munculnya konflik akibat kecemburuan sosial. Pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial kelompok rentan dan yang terkena PHK.
Sistem yang sesuai dengan fitrah manusia niscaya akan membuahkan solusi (mu’alajah) yang benar-benar tuntas menyelesaikan setiap problem masyarakat. Sebaliknya, sistem yang hanya berorientasi pada kemanfaatan, selamanya tak akan seutuhnya hadir menyelesaikan masalah manusia secara tuntas.
Sistem sekuler yang diterapkan saat ini telah melahirkan manusia-manusia yang tidak hanya rapuh menghadapi krisis akibat pemahaman tawakal yang terkikis virus sekuler, tapi juga telah mengungkap kegagalan sistem kapitalis sekuler menyelesaikan permasalahan manusia. Ekonomi yang rapuh mulai asasnya telah menimbulkan resesi sosial dan ekonomi global akibat wabah.
Paket bantuan yang dikucurkan tidak hanya bermasalah dari sisi administrasi, tapi juga jumlahnya yang tak layak jika diukur dari sudut pemenuhan kebutuhan harian. Video Aksi protes Bupati Bolaang Mongondow Timur Sulut, Sehan Landjar kepada menteri soal penanganan bantuan Covid-19 viral di sosmed adalah salah satu bukti yang menunjukkan betapa mekanisme bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 begitu sulit dan berbelit-belit.
Pemerintah seolah memandang remeh urusan perut. Selayaknya protokol pencegahan penularan wabah diikuti dengan kebijakan pemenuhan basic needs warga. Kebutuhan asasi disini bukan semata kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, keamanan, adalah paket kebutuhan asasi manusia yang wajib dipenuhi secara layak.
Inilah bedanya Kapitalisme dan Islam. Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan mendasar warga. Hal ini dipahami sebagai perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban Allah kelak. Sehingga suasana keimanan nampak dalam proses pemenuhan kebutuhan rakyatnya.
Dalam kondisi tak normal seperti bencana juga wabah, negara akan menempuh berbagai protokol penanganan wabah yang diikuti dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Sumber-sumber pendapatan negara yang tersimpan di Baitul maal akan didistribusikan, jika belum mencukupi negara akan memotivasi rakyat yang berkecukupan (Ghaniya) untuk menginfakkan hartanya dalam rangka membantu negara menyempurnakan pemenuhan kebutuhan rakyat.
Di sisi lain, tugas negara adalah menumbuhkan sikap sabar dan tawakal rakyat dalam menghadapi ujian. Karena tugas negara bukan hanya memenuhi kebutuhan rakyat, Ia bertugas melingkupi rakyatnya dengan suasana keimanan dan membentuk imunitas agar terbebas dari depresi maupun stres sosial seperti yang rentan terjadi dalam sistem sekuler kapitalis saat ini.
Ini menjadi pelajaran bagi manusia, Ketika dunia tidak diatur dengan Islam, maka dunia akan diliputi dengan berbagai bencana yang tak pernah berhenti sekaligue ini menjadi pelajaran bagi para thagut di negeri-negei muslim yang selama ini menjadi pengikut barat dengan ideologinya, meskipun harus menyakiti rakyatnya sendiri , sesungguhnya mereka sedang berindung kepada sistem rapuh bagaikan sarang laba-laba. Wallaahu a’lam bishawab.
