Paringin, KP – Rapat Paripurna pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2019 berlanjut. Agenda pembahasan kali ini pandangan umum (PU) fraksi. Enam fraksi di DPRD Kabupaten Balangan menyampaikan PU masing-masing dalam rapat Paripurna, Senin (29/06/2020) kemarin.
Paripurna merupakan lanjutan rapat serupa dengan agenda penyampaian LPP APBD TA 2019 oleh Bupati Balangan yang digelar sebelumnya.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan dengan didampingi Wakil Ketua I H Abdul Hadi dan Wakil Ketua II H Ufi Wandi. Dan dihadiri Bupati Balangan H Ansharuddin, Forkopimda dan sejumlah Kepala SKPD dilingkup Pemkab setempat.
Dia menjelaskan rapat Paripurna sebagai tindak lanjut proses pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2019, yang sudah diperiksa (Audited) BPK RI perwakilan Kalsel.
Diketahui, dari hasil pemeriksaan BPK RI kabupaten Balangan kembali mendapatkan opini WTP yang ketujuh kalinya secara berturut turut.
Enam fraksi DPRD yaitu Fraksi Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Amanat Bintang Demokrasi, Fraksi Indonesia Raya Keadilan Sejahtera dan Fraksi Nasdem memberikan pandangan umum masing-masing. Seperti yang disampaikan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Abiyani menyampaikan, ucapan selamat kepada pemerintah daerah kabupaten Balangan yang telah berhasil memperoleh opini WTP dari BPK RI yang ketujuh kalinya secara berturut turut.
“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah diraih oleh pemerintah daerah (Pemkab) Balangan mendapatkan WTP ke-7 kalinya. Mudah mudahan ini juga bisa menjadikan motivasi peningkatan kualitas kinerja sehingga raihan WTP terus bisa didapat pada tahun tahun selanjutnya.,” katanya.
Fraksi Amanat Bintang Demokrasi dalam PUnya mengharapkan kepada Pemerintah Daerah dapat bisa mengatasi permasalahan terkait insfrastruktur sehingga dapat memberikan kenyaman bagi masyarakat.
“Seperti jalan, jembatan perlu ditingkatkan karena banyak yang sudah rusak,” katanya.
Sedangkan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menanggapi tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada tahun 2019 menurun, dari data BPS menunjukan angka sebesar 2.33 persen.
“Pada data BPS TPT di tahun 2018 sebesar 2,34 persen sehingga TPT tahun 2019 lebih rendah sebesar 0.01 Poin dibandingkan dengan tahun 2018,” ujarnya.
Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan, bahwa dalam pembagian Anggaran kepada setiap SKPD harus didasarkan kepada asumsi yang rasional, dan menyesuaikan kepada Tipologi dari SKPD baik A, B maupun C, agar Program dan Kegiatannya dapat terlaksana dengan maksimal. Dan agar lebih cermat dalam Penetapan akomodasi anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) pada setiap SKPD, sehingga tidak terjadi sisa lebih anggaran yang cukup banyak dan terkadang melebihi estimasi anggaran 10 persen dari kebutuhan riil. (jun/K-6)
