Banjarmasin, KP – Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Kalsel tahun 2020 dengan total skor sementara 79,74, atau masuk kategori baik. Sedangkan pada tahun 2019 hanya 74,91.
Hal ini terungkap dari fokus group discussion (FGD) yang dilaksanakan Dewan Pers bekerjasama dengan PT Sucofindo secara online dengan informan ahli, yang memberikan masukan tentang kebebasan pers di Kalsel, Kamis (2/7/2020).
“Survei IKP tahun 2020 ini dilakukan untuk mendapatkan skor kemerdekaan pers di 34 provinsi, yang kemudian menjadi dasar penentuan skor nasional setelah melalui triangulasi di National Asessment Council (NAC),” kata anggota Dewan Pers, M Agung Dharmajaya.
Diungkapkan, survei dilakukan terhadap sembilan informan ahli di setiap provinsi, mulai organisasi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel, Biro Administrasi Pimpinan Daerah Pemprov Kalsel , Kabid Humas Polda Kalsel, akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat dan praktisi media cetak dan elektronik.
“Dari 20 indikator dari tiga lingkungan, hampir semua menunjukan peningkatan, dibandingkan tahun sebelumnya,” tambahnya pada FGD online dengan moderator Aditya Heru Wardhana.
Namun, skor tertinggi pada lingkungan fisik dan politik 81,29, diikuti lingkungan ekonomi 78,54 dan lingkungan hukum 78,33.
Agung mengungkapkan, dari lingkungan fisik dan politik, skor tertinggi ada pada indikator pendidikan 84,89 dan terendah pada kebebasan dari intervensi 77,44.
“Dari lingkungan ekonomi, skor tertinggi adalah indikator keragaman kepemilikan 81,11, karena makin banyaknya media online yang bisa didirikan,” ungkap Agung.
Sedangkan skor terendah untuk tata kelola perusahaan yang baik 74,37.
Dari lingkungan hukum, skor tertinggi Etika Pers 78,33, dan skor terburuk dari seluruh indikator adalah 71,11 untuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. “Karena tidak ada aturan terkait masalah ini,” tambahnya. (lyn/K-3)
