Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Opini

Pangan Lokal, Solusi Atasi Krisis Pangan di Masa Pandemi

×

Pangan Lokal, Solusi Atasi Krisis Pangan di Masa Pandemi

Sebarkan artikel ini

Oleh: Anton Kuswoyo, S.Si, MT
Ketua DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Tanah Laut

Di masa pandemi seperti saat ini, pemenuhan bahan pangan pokok bagi setiap orang menjadi masalah yang cukup serius. Dimungkinkan, jika pandemi berlangsung lama, maka setiap negara akan menjaga ketersediaan pangan di negaranya masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi kegiatan ekspor impor bahan pangan antar negara. Karena masing-masing negara tentu lebih mementingkan ketersediaan pangan bagi warganya. Hal ini merupakan ancaman besar bagi suatu negara yang selama ini sangat bergantung pada impor bahan pangan dari negara lain.

Baca Koran

Lalu bagaimana dengan ketersediaan pangan dalam negeri kita? Harus diakui bahwa selama ini dari 34 provinsi di Indonesia, hanya delapan provinsi sebagai lumbung beras nsional, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Sumatera Selatan. Suatu daerah dikatakan sebagai lumbung beras jika produksi beras di daerah tersebut sudah melebihi kebutuhan konsumsi masyarakatnya. Misalnya Sulawesi Selatan memproduksi 3,2 juta ton beras (tahun 2018-2019), sementara konsumsi warganya hanya sekitar 900 ribu ton saja per tahun. Sehingga Sulawesi Selatan surplus besar sebanyak 2,3 juta ton per tahun (detik.com). Berarti selama ini sebanyak 26 provinsi lainnya tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri. Harus impor dari salah satu 8 provinsi yang masuk kategori lumbung beras nasional. Tidak heran jika selama ini negara kita masih cukup sering impor beras dari negara lain seperti Vietnam, Thailand, Pakistan, India, dan Myanmar. Artinya sebenranya kita masih belum
mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Tentu ada semacam kekhawatiran bahwa Indonesia akan mengalami krisis pangan di tahun 2020 ini. Menurut pengamat pertanian yang juga Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertaniann Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin, kita akan kekurangan pangan 2 juta ton di akhir tahun 2020 ini (detik.com). Jika dalam keadaan normal, kita bisa saja impor beras dari Vietnam atau Thailand. Tetapi adanya pandemi Corona, Vietnam dan Thailand atau negara lainnya, bisa jadi menutup pintu ekspor beras ke Indonesia. Akan jadi malapetaka jika di saat kita krisis pangan, pada saat yang bersamaan kita tidak bisa impor beras dari negera lain.

Baca Juga :  Hijrahnya Pustakawan

Meskipun beberapa waktu lalu Presiden Jokowi meginstruksikan jajaran menterinya untuk mencetak sawah baru di sejumlah wilayah di Indonesia, tetapi realisasinya tentu tidak akan secepat dan sesukses yang dibayangkan. Misalnya direncanakan 200 ribu Ha dari total 900 Ha lahan gambut di Kalimantan Tengah akan dibuka menjadi sawah. Padahal kita punya pengalaman pahit gagalnya Proyek Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare di zaman Presiden Soeharto. Waktu itu lahan gambut akan dibuka menjadi persawahan untuk ditanami padi. Tetapi karena bbeberapa hal, akhirnya PLG sejuta hektere pun gagal total. Belum lagi dampak lingkungan, pencemaran emisi carbon di udara, yang diakibatkan dari pembukaan lahan gambut tersebut, tentu akan menjadi masalah global yang cukup rumit. Dan yang pasti, kita tidak punya dana untuk membuka areal persawah seluas itu.

Lalu bagaimana solusi paling masuk akal untuk mengatasi krisis pangan?

Ubah Mindset tentang Makanan Pokok

Pangan pokok adalah pangan penghasil karbohidrat. Selama ini dalam benak pikiran kita sudah terpola bahwa makanan pokok adalah beras. Mindset yang sudah terbentuk selama tujuh turunan atau bahkan lebih ini memang sulit diubah. Harus diakui bahwa selama ini mayoritas penduduk kita mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok, dan pesentasenya pun semakin meningkat. Tahun 1954 penduduk yang makan nasi sebesar 53,5 persen, sisanya makan pangan non beras seperti ubi kayu, jagung, dan kentang. Namun di tahun 80-an, penduduk yang makan nasi menjadi sebesar 81,1 persen, sisanya makan ubi kayu dan jagung. Tahun 2020 bisa jadi perentase penduduk yang makan mendekati 100 persen.

Di sisi lain berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat konsumsi beras penduduk kita per kapita per tahun sebesar 114,6 kg (tahun 2017), jauh di atas konsumsi beras dunia yang rata-rata hanya 60 kg per kapita per tahun.

Padahal jika melihat esensinya, pangan pokok dalam hal ini adalah semua jenis tumbuhan yang mengandung karbohidarat sebagai penghasil energi bagi tubuh, bukan hanya beras saja. Di Indonesia ada belasan bahkan puluhan pangan lokal yang mengandung karohidrat selain beras (non beras). Yang artinya dapat berfungsi sebagai makanan pokok.

Baca Juga :  PALSU

Sebenarnya di negara kita tidak kekurangan pangan pokok, kita hanya kurang kemauan untuk makan makanan yang kita miliki. Nyatanya ada belasan bahkan puluhan jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat yang dapat digunakan sebagai pangan pokok selain beras. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan berbagai jenis umbi-umbian seperti talas, gembili, gembolo, ganyong, uwi, singkong, ubi jalar, kentang, dan yang lainnya. Belum lagi ada sukun, jagung, sagu, labu kuning, sagu yang juga mengandung karbohidat. Semua jenis pangan non beras ini sama baiknya dengan beras. Tetapi anehnya kita selama ini tidak mencoba menjadikan pangan non beras sebagai makanan pokok.

Anehnya, selain mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok, kita juga gemar mengkonsumsi gandum (tepung terigu) yang dijadikan mie instan dan berbagai jenis roti. Konsumsi terigu dalam negeri ini pun cukup tinggi, mencapai 17 kg per kapita per tahun, atau naik sebesar 500% dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Sedangkan kita tahu, terigu dibuat dari gandum yang dimpor dari Australia, Ukrania, Amerika, dan negara lainnya. Kegemaran kita mengkonsumsi gandum turut menggerus pangsa pasar pangan non beras (berbagai jenis umbi-umbian, dll) hingga nyaris hilang saat ini.

Lalu bagaimana agar masyarakat mau mengkonsumsi pangan non beras? Yang diperlukan adalah kampanye besar-besaran dari pemerintah. Pemerintah perlu mendidik masyarakat untuk mau memanfaatkan sumber-sumber pangan lokal yang tersedia, meningkatkan produksinya, dan membantu pendistribusiannya. Bukankah perusahaan mie instan saja dapat membuka pasar dengan menjadikan tepung terigu menjadi produk yang digemari masyarakat? Kenapa kita tidak bisa memasarkan pangan lokal kita sendiri? Semua tentu bisa dilakukan asal ada kemauan dan kesadaran. Agar kita tidak mati kelapan di negeri yang subur, di masa pandemi saat ini.

Iklan
Iklan