Saat ini, perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah melemah. Gubernur Sugianto Sabran meyakini bila tanpa terobosan dan inovasi pertumbuhan ekonomi triwulan ke III akan mengalami minus.
PALANGKA RAYA, KP — Pertumbuhan ekonomi saat pandemi terbukti mengalami pelemahan, Bank Indonesia (BI) mencatat di triwulan ke II hanya mampu tumbuh 2,95 persen, namun inflasi terkendali di angka 0,44 persen.
Hal ini mengemuka saat Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Realisasi Serapan APBD Kalteng, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi yang dipimpin Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Senin (20/7).
Disisi lain dalam paparan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, realisasi penerimaan Pebdapatan Asli Daerah (PAD) telah mencapai 50 persen hingga akhir Juni lalu, dan serapan hanya mencapai sekitar 38,00 persen.
Gubernur Kalteng meyakini kalau tidak ada terobosan, dan inovasi pertumbuhan ekonomi triwulan ke III akan mengalami minus. Karena itu ia minta kepada pengelola anggaran Pemerintah menggenjot belanja Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.
Maka dengan demikian akan banyak uang beredar dimasyarakat, sehingga tetap bisa menjaga suplay dan permintaan (deman). Dengan demikian, ekonomi tetao bergerak meski ditengah pandemi, dengan menerapkan prorokol kesehatan, imbuhnya.
Untuk itu ia minta segala hambatan dalam merealisasikan baik belanja langsung maupun tidak langsung harus disingkirkan, pintanya.
“Kita harus kerja keras, kerja iklas, dan cerdas'”, ujarnya seraya berharap dengan serapan anggaran yang tinggi, maka.ekonomi terkerek.
Saran dari Bank Indonesia itu bagus, bagaimana kita menciptakan permintaan, terlebih mengutamakan produk lokal, seperti membeli madu untuk daya tahan tubuh menghadapi cpvid 19, sekaligus ekonomi penacari dan pembudidaya madu bergerak, paparnya.
Pasalnya mengharap pertumbuhan ekonomi dari eksport, impor dan investasi saat ini sangat tidak mungkin, jadi yang diharapkan dari belanja Pemerintah, terangnya.
Rakor diikuti Fukopimda, Wagub Kalteng, Bupati se Kalteng, pejabat terkait, dan disiarkan secara virtual agar bisa dihadiri pejabat di Daerah. (drt/k-10)
