DPRD Barsel Dapat Terima Raperda LKPj APBD 2019 Dengan Dua Alasan

Buntok, KP – Rapat Paripurna DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, yang dipimpin oleh Ketua DPRD, HM Farid Yusran mengatakan bahwa ada dua alasan pihaknya dapat menerima pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 dengan catatan.

“Pertama karena kita menemukan ada penggunaan BBM yang belum dibayarkan periode Juli hingga Desember 2019 tahun lalu, padahal anggarannya sudah tersedia,” katanya usai memimpin rapat paripurna DPRD, Kamis (13/8/2020) di Buntok.

Untuk itu, DPRD Barito Selatan meminta agar hal ini dilakukan pemeriksaan investigatif terlebih dahulu dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Kenapa demikian, lanjut dia, sebab surat pertanggungjawaban (SPj) pengeluaran BBMnya memenuhi sesuai anggaran tersedia, namun masih ada utang yang belum dibayarkan.

“Kita dalam hal ini tidak bisa mengatakan apakah ini salah atau tidaknya, akan tetapi kita meminta agar ada dilakukan pemeriksaan investigatif terlebih dahulu,” tegas Farid Yusran yang juga ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.

Mengenai dengan adanya utang BBM tersebut pihaknya mengetahui sekitar seminggu lalu setelah menerima surat tembusan tagihan utang dari pemilik SPBU kepada Bupati Barito Selatan, katanya.

Berita Lainnya
1 dari 111
Loading...

Sedangkan alasan kedua yang menjadi penyebab pertanggungjawaban APBD 2019 sehingga diterima dengan catatan itu karena pihaknya menemukan hal baru di dalam struktur anggaran mengenai pinjaman Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dimasukan sebagai pinjaman daerah, jelasnya.

“Kalau memang dimasukkan sebagai pinjaman daerah, maka kita menafsirkan perlu ada perlakuannya sesuai peraturan pemerintah yang mengaturnya tentang itu, dimana DPRD harus memberikan persetujuan terhadap pinjaman tersebut,” tambah Farid Yusran.

Pihaknya perlu mengkonsultasikannya dengan BPK-RI, karena Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019 ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI, sehingga perlu ditanyakan untuk meminta kejelasannya.

“Kalau memang hal itu diberlakukan sebagai pinjaman daerah, berarti harus mendapat persetujuan dari DPRD sebelum melakukan pinjaman, dan nilai pinjamannya pun tidak boleh melebihi ketentuan yang ada,” ucapnya.

Sebab, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tentang itu, BLUD berhak meminjam ke perbankan yang nantinya dibayar per bulan sesuai pembayaran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ketika ditanyakan salah satu awak media, kalau melihat seperti ini, kenapa laporan pertanggungjawaban APBD 2019 tersebut bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI? menurut dia, dirinya tidak mengetahuinya dan yang jelas opini dari BPK-RI itu merupakan penilaian atas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

“Kita tidak tahu, apakah mereka melihat ada terjadi ketidaksinkronan khususnya mengenai anggaran untuk BBM ini,” demikian Farid Yusran. (yld/K-10)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya