Buntok, KP – Komisi I DPRD Kabupaten Barito Selatan, menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BPSDM) Kabupaten Barsel terkait data Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang tidak mendapatkan jabatan struktural.
Dalam RDP itu pihak Pemerintah Kabupaten beserta Kepala BPSDM diminta DPRD setempat menyampaikan data nama-nama pegawai yang tidak memiliki jabatan tersebut, kata Ketua Komisi I DPRD Barsel Raden Sudarto.
Adanya pegawai yang tidak beri jabatan atau “nonjob” menjadi sorotan para Legislator yang ingin mengetahui apakah penempatan jabatan telah sesuai aturan kepegawaian atau ada aturan yang dilanggar.
“Dengan data yang kita minta itu nantinya akan terlihat apakah ASN yang di-nonjob-kan itu sudah sesuai prosedurnya atau tidak,” jelas Sudarto.
Selain meminta data nama pegawai yang “Non Job”, itu, pihaknya dalam rapat tersebut juga mempertanyakan hasil seleksi Assesment dan mutasi pegawai yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
Menurut Sudarto, DPRD akan kembali melaksanakan rapat dengar pendapat karena apa yang disampaikan BKPSDM dinilai masih mengambang atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama informasi terkait dengan mutasi ASN yang dilakukan selama ini.
“Untuk itu, kita akan mengagendakan kembali RDP dengan BKPSDM terkait mutasi ASN, dan mereka meminta waktu untuk mempersiapkan data yang kita minta tersebut,” ucapnya.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu mengatakan, rencananya rapat dengar pendapat akan diagendakan kembali pada Agustus 2020 mendatang dengan tema yang masih sama untuk mendapatkan ketegasan dan informasi yang jelas.
Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Barito Selatan itu dihadiri Sekda Barito Selatan Edy Purwanto, Kepala BKPSDM Rahmin Hanan beserta jajarannya serta sejumlah anggota Komisi I DPRD Barsel. (yld/K-10)
