DPRD HST Sidang Paripurna Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 dengan Beberapa Catatan

Barabai, KP – DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengesahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna DPRD HST yang berlangsung di Gedung Dewan setempat, Kamis (30/7/2020) lalu.

Sebelum pengesahan, Pimpinan Sidang yang diketuai oleh H Rachmadi bersama wakil ketua, H Saban Effendi dan Taufik Rahman mendengarkan penyampaian laporan masing-masing Pansus.

Yakni, juru bicara pansus satu diwakili oleh Salhah, Pansus II dibacakan oleh Tosim dan Pansus III diwakili oleh Abdul Rahman AZ yang semuanya sepakat menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 tersebut dan diamini oleh seluruh anggota DPRD HST lainnya.

Setelah disepakati oleh seluruh anggota DPRD HST, Sekretaris DPRD Subhani membacakan hasil Raperda tersebut dan ditandatangi oleh Bupati HST, H A Chairansyah dan unsur pimpinan DPRD HST dan disaksikan Bupati HST Anggota DPRD dan Unsur Forkopimda dan Sekda, Asisten Staf Ahli, Kepala SOPD dan unsure laimmya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati HST, H A Chairansyah berharap, hasil Raperda ini dengan waktu tidak lama mendapatkan evaluasi dari Gubernur dan secepatnya menjadi Perda.

“Berkenaan dengan masukan-masukan dari Pansus tersebut akan menjadi perhatian kami dan perbaikan di tahun berikutnya,” kata Chairansyah.

Berita Lainnya

Sinergi Pembinaan Pelaksana Gebrak Masker

1 dari 287
Loading...

Pihaknya juga menginginkan agar APBD perubahan dapat ditetapkan lebih cepat agar penyerapan anggaran juga bisa terealisasi dengan cepat.

Sebelumnya, juru bicara Pansus satu, Salhah memberikan beberapa catatan kepada Pemkab, karena di tahun 2019, penyerapan angggaran tidak 100 persen yang otomatis ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi.

Disamping itu, dinas terkait juga harus memperhatikan karena masih ada tanah milik Pemda khususnya Sekolah Dasar yang masih belum bersertifikat dan di beberapa instansi masih banyak kekurangan ASN.

Pihaknya juga menyinggung masalah kondisi stadion Murakata Barabai yang tidak dirawat dengan baik dan masalah perbatasan wilayah.

Sedangkan Pansus II melalui juru bicaranya Tosim banyak menyinggung masalah pengelolaan pasar, peningkatan PAD, bidang pertanian dan masalah kinerja ASN yang belum maksimal, terutama hubungan dengan Pemprov.

Berikutnya, Pansus III yang diwakili oleh Abdul Rahman AZ memberikan masukan agar Pemkab meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ia juga menyarankan agar pembangunan jalan yang menjadi akses menuju objek wisata dan Dinas Perkim agar mengusulkan penambahan kouta untuk bedah rumah.

Pihaknya juga berharap agar Diskominfo HST lebih aktif lagi menjalin hubungan baik dengan insan media, baik itu media online, cetak maupun visual,’’ ungkapnya. (adv/ary/K-6)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya