Prinsip desa wisata adalah integrasi antara daya tarik wisata (destinasi) dengan akomodasi, fasilitas, dan tata atau pola kehidupan masyarakat desa,” tegas Rachmah.
Banjarmasin, KP – Komisi I DPRD Kalsel berupaya mewujudkan desa wisata di daerah ini agar memiliki kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan melalui berbagai bidang.
“Desa wisata ini untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj Rachmah Norlias kepada wartawan, kemarin, di Banjarmasin.
Hal ini dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.
Rachmah mengakui, pembentukan kawasan perdesaan merupakan domain pemerintah daerah sebagai bentuk strategi pembangunan desa yang bersifat top down.
“Strategi ini dipertemukan dengan strategi desa membangun yang bersifat bottom up,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN).
Ditambahkan, pemerintah desa melalui strategi desa membangun berinisiatif membangun kerjasama dengan pengelolaan potensi wisata di desa dan disinergikan dengan strategi pembangunan desa Pemerintah Daerah melalui pembangunan kawasan perdesaan.
“Prinsip desa wisata adalah integrasi antara daya tarik wisata (destinasi) dengan akomodasi, fasilitas, dan tata atau pola kehidupan masyarakat desa,” tegas Rachmah.
Untuk mewujudkan integrasi beberapa bidang dalam desa wisata, hal penting yang harus dilakukan adalah membangun komunikasi dan interaksi antar bidang yang menjadi satu kesatuan wisata.
“Dalam rangka mewujudkan integrasi antar bidang dibutuhkan kerjasama dan sharing antar lembaga yang terlibat dalam rangka mewujudkan dan menyelenggarakan desa wisata, yaitu Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, pihak ketiga dan masyarakat desa,” ujarnya.
Lebih lanjut diungkapkan, untuk mewujudkan desa wisata, terdapat beberapa hal yang menjadi persoalan saat ini, yaitu fasilitas dan akomodasi yang terbatas, destinasi wisata yang relatif baru terkemas secara baik, kesadaran masyarakat atas nilai strategis wisata, kelembagaan wisata di desa yang masih konvensional, serta belum adanya keterpaduan antar bidang penyelenggaraan kehidupan masyarakat desa.
“Ini juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta hadir sesuai kewenangan yakni dalam urusan destinasi wisata dan pemasaran pariwisata yang tujuannya tidak lain adalah mewujudkan tujuan bernegara itu sendiri,” ujar Rachmah.
Inisiatif membangun desa wisata sesungguhnya diarahkan untuk meningkatkan nilai-nilai budaya, religius dan nilai ekonomi dari sektor-sektor produktif tradisional di desa. Melalui pendekatan wisata, sektor-sektor produktif tersebut dikelola menjadi daya tarik yang diintegrasikan dengan destinasi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sehingga menimbulkan sensasi wisata bagi pengunjung.
“Melalui konsep ini maka desa akan memiliki peningkatan mobilitas manusia yang secara tidak langsung akan menggerakkan ekonomi. Dari sinilah nilai ekonomi akan bertambah,” tambahnya. (lyn/K-1)
