Banjarmasin, KP – Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin, Bambang Yanto Permono, SE mengatakan, sudah saatnya pihak Pemko Banjarmasin menerapkan sistem E-Budgeting dalam melaksanakan penerapan APBD.
“Masalahnya karena melalui sistem ini, penggunaan anggaran akan bisa terpatau dengan baik, selaian untuk mengantisipasi penyalagunaan anggaram, katanya kepada {KP} Jumat (21/8/2020).
Ia mengungkapkan, sudah banyak pemerintah daerah yang menerapkan E-Budgeting di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diharapkan diselaraskan dengan program kerja yang telah direncanakan.
Melalui penerapan sistem e-budgeting kata Bambang Yanto , bisa terpantau memantau secara langsung penggunaan anggaran tanpa perlu menggelar rapat. Terutama menyangkut penyerapan anggaran di semua organisasi perangkat daerah.
Ia mengemukakan, penggunaan E-Budgeting ini juga sekaligus sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntatabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) . Sebab lanjutnya, dengan SAKIP, SOPD dapat memfokuskan kinerja serta diharapkan dapat mewujudkan efektifitas dan efensieni pada penggunaan anggaran.
Lebih jauh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin menilai , berdasarkan catatan pelaksanaan APBD dalam tiga tahun terakhir ini adalah masih rendah karena lemahnya perencanaan. “ Kondisi ini tentunya sangat berdampak pada rendahnya serapan anggaran lantaran tidak optimalnya realisasi fisik,’ tandasnya.
Dipaparkannya, rendahnya serapan anggaran tentunya sangat merugikan masyarakat. Masalahnya kata politisu seniar dari Partai Demokrat ini , karena banyak rencana pembangunan infrastuktur untuk memenuhi kepentingan masyarakat tidak teralisasikan.
Sebelumnya sejumlah anggota DPRD Kota Banjarmasin juga menyampaikan sorotan terhadap rendahnya seraoan anggaran tersebut . Menyikapi masalah ini, seluruh SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin memperbaiki kinerjanya.
“Sebaliknya jika tidak, maka dikhawatirkan bisa berdampakpada kepercayaan publik terhadap kinerja Ibnu Sina dan Hermansyah selaku Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Banjarmasin,`, tandasnya.
Sebelumnya Bambang Yanto menjelaskan, bahwa Dirjen Bina Pembangunan Daerah juga tengah mempersiapkan E-Planning. Melalui sitem ini ujarnya, informasi pembangunan dengan E-Budgenting baik dilaksanakan pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah maupun pemerintah pusat dapat terigetrisasi dengan baik.
Jelasnya tandas Bambang Yanto, dengan E-Planning dan E-Budgeting merupakan bagian dari upaya sinkronisasi antara kebijakan dan program daerah dengan kebijakan nasional dan program nasional.
“Tujuan lainnya adalah agar terjadi sinergitas antara perekonomian daerah dan nasional. Termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” demikian kata Bambang Yanto. (nid/K-3)
