Revisi Perda RTRW Dapat Atensi Kementerian ATR/BPN

Pembahasan revisi Perda RTRW nantinya DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk tidak hanya mengawal materi subtansi tetapi juga informasi peta RTRW yang direncanakan

BANJARMASIN, KP – Perubahan atau revisi Perda Nomor : 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin, dipastikan siap dibahas lebih lanjut antara Pemko dengan melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Banjarmasin.

Arufah Arif mengungkapkan, bahwa dipersiapkannya pembuatan draf revisi Perda RTRW ini hingga diajukan Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina pada rapat parpurna DPRD digela, Rabu (12/8/2020) pekan lalu, melalui tahapan proses cukup panjang sekitar dua tahun.

Terakhir draf peta Revisi Perda tentang RTRW Kota Banjarmasin dalam dua puluh tahun kedepan dari 2020 – 2040 itu mendapatkan rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2020.

“ Selain BIG perubahan atau revisi Perda RTRW ini juga sudah mendapat asistensi dari Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geografis (BIG), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK),” kata Arufah Arief.

Kepada {KP} Jumat (21/8/2020) Arufah Arif menjelaskan, sesuai Perpres Nomor : 94 tahun 2011, BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan bidang informasi geospasial, baik terkait kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program di bidang gesopasial.

BIG kata Arufah Arief, selain memberikan rekomendasi, karena lembaga nonkementerian itu memiliki peta atau informasi geospasial, sehingga pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan perencanaan pembangunan kedepan khususnya terkait soal RTRW tidak bertentangan dan melanggar Tata Ruang Nasional, sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor : 26 tahun 2007.

Menurutnya dalam pembahasan revisi Perda RTRW Kota Banjarmasin itu nantinya DPRD Kota Banjarmasin melalui Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk tidak hanya mengawal materi subtansi tetapi juga informasi peta RTRW yang direncanakan agar bersesuaian dengan subtansi draft Perda.

Contoh katanya, seandainya didalam revisi Perda disampaikan tentang lahan pertanian, kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau kawasan pemukiman, maka harus harus tergambar dalam petanya.

Berita Lainnya
1 dari 1.424
Loading...

“Dengan demikian, pemanfataan peta atau informasi geospasial sangat penting karena sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan pemanfataan tata ruang, agar tidak bertentangan dengan UU No : 26 tahun 2007 tentang Penataaan Ruang Nasional.

Lebih jauh Arufah Arief menjelaskan, dalam pembahasan Raperda terhadap revisi Perda RTRW ini nantinya akan dibutuhkan peta geospasial untuk dijadikan sebagai pedoman dan kerangka acuan.

Disebutkan, suber data yang akan digunakan dalam pemetaaan revisi Perda RTRW Kota Banjarmasin adalah peta RBI skala 1.5.000 yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial yang sudah dilakukan pemutakhiran menggunakan citra satelit.

Sekali lagi ia menegaskan, menjelaskan, peta dari BIG akan menjadi acuan yang diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan karena dengan peta dari BIG tersebut didapatkan gambaran bagaimana pola dan tata ruang dalam Perda RTRW yang akan direvisi.

Mantan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin priode 2014 – 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, ada beberapa materi isu strategis dalam revisi Perda RTRW, seperti peruntukan Pasar Batuah Kelurahan Kuripan, lebar ruang milik jalan (rumija) Jalan Lingkar Dalam dan Lingkar Luar, KawasanIndustri terpadu (KIT) di Mantuil, dan rencana pembangunan jembatan Sungai Jingah.

Kemudian, ada pula rencana pengembangan sport center di setiap kecamatan, rencana pemanfaatan ruang KSK Pulau Bromo serta keberadaan pemukiman yang berada di tanah milik pemerintah kota sebagai aset daerah, rencana kawasan perdagangan dan jasa dan hiburan di bantaran sungai.

“Dalam draf revisi Perda RTRW Banjarmasin juga memuat keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan seluas 21,2 haktare serta pembebasan ruang terbuka hijau (RTH) publik,” ujarnya.

Sebelumnya penyusunan draf revisi Perda RTRW Kota Banjarmasin juga telah dilelangkan secara terbuka dan waktu itu dimenangkan PT Kinarya Alam Raya dengan kontrak senilai Rp 1,2 miliar bersumber dari APBD Banjarmasin 2018.

Sebagai pemenang tender, PT Kinarya Alam Raya Pemenang diharuskan menyusun revisi RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Banjarmasin, berupa dokumen, naskah akademik, dan rancangan raperdanya. Hal ini berdasar hasil survei, seleksi dan distribusi data, berikut analisisnya. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya