Martapura, KP – Sekdakab Ir HM Hilman ST MT didampingi Kadis Kesehatan dr Diauddin dan Kadis Sosial Drs Ahmadi mengikuti Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No 64 tahun 2020 secara virtual, di Command Center Barokah Martapura, kemarin.
Kegiatan sosialisasi kali ini terkait perubahan kedua atas Perpres No 82 tahun 2018 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 441 yang bermandat terhadap kewajiban anggaran APBD pemerintah serta penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan pada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri DR Mochammad Ardian Noervianto mengatakan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada dasarnya program negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
”Kami berharap lewat sosialisasi ini, aparat, perangkat pemerintah daerah bisa mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional,” ujarnya.
Menurutnya, guna mewujudkannya, perlu dibentuk badan penyelenggara berdasarkan prinsip kegotong royongan, keterbukaan, kehati-hatian dan keikutsertaan yang bersifat wajib.
Sosialisasi yang dilakukan ini, tambahnya, baik terhadap pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta BPJS Kesehatan, dapat membentuk suatu kerjasama dengan tujuan terlaksananya pemberian JKN KIS di daerah masing-masing. (Wan/K-3)
