Palangka Raya, KP – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu (ADB) dengan berbagai dalih menolak rencana Pemerintah mendatangkan transmigrasi untuk program food estate, sejumlah masyarakat akar rumput yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu (ADB).
Penolakan program transmigrasi di daerah itu, dilakukan melalui aksi unjuk aspiraai di depan halaman Kantor DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (31/8) pagi.
Aksi yang dipimpin oleh Yusuf Roni Hunkin Huke, menolak rencana Pemerintah untuk menempatkan ribuan warga transmigrasi baru dari luar Provinsi Kalteng di sejumlah Kabupaten, yang dimulai pada tahun 2021 mendatang.
Melalui Juru Bicara ADB Ingkit Beny Sam Djaper menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kalangan DPRD Kalteng, untuk di sampaikan ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Tuntutan ADB, antara lain dengan tegas menolak penempatan warga transmigrasi baru dari luar Provinsi Kalteng, menuntut moratorium kembali dan atau menghentikan penempatan transmigrasi dari luar Bumi Tambun Bungai untuk selama-lamanya.
Kemudian mendesak pelibatan Masyarakat Dayak dalam pengelolaan program ketahanan pangan Food Estate secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta menuntut dilakukan revitalisasi dan optimalisasi eks lahan transmigrasi yang gagal dan terbengkalai di Provinsi Kalteng.
Menurut Ingkit penolakan dilakukan sebagai bentuk antisipasi kerawanan konflik, kecemburuan sosial, dan penggerusan budaya masyarakat Dayak yang terjadi secara terus-menerus serta berkelanjutan. Kami mohon, “ini dapat disampaikan dan ditindaklanjuti segera,” Kata Ingkit.
Pendemo ADB disambut langsung oleh Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, yang di dampingi oleh Jainudin Karim, Fajar Hariadi, H. Purman Jaya, dan Lohing Simon.
Wiyatno mengatakan, bahwa pihaknya menyambut baik kedatangan ADB, serta akan berusaha menyampaikan dan mencari solusi terbaik, agar sejumlah keluhan dan aspirasi masyarakat adat dayak, bisa mendapatkan tindak-lanjut.
Keinginan dan aspirasi sudah kita terima dan selanjutnya akan kita tindaklanjuti, papar Wiyatno. Salah satu poin penting mereka meminta agar terciptanya pembangunan yang berkeadilan untuk semuanya, yang tidak ada keberpihakan terhadap golongan tertentu,” (drt/K-10)
