DPRD dan Pemkab Balangan Menyepakati Atas
Perubahan Perda No 3 Tahun 2013 Tentang PBB-P2

Paringin, KP – Usai menggelar rapat paripurna dengan agenda pembukaan masa sidang ke III tahun 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balangan kembali melanjutkan rapat paripurna dengan acara persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda kabupaten Balangan tentang perubahan atas Perda kabupaten Balangan Nomor 3 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Rapat paripurna ke-26 masa sidang ke III ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan SE didampingi Wakil Ketua II DPRD, H Ufi Wandi dan dihadiri Bupati Balangan, H Ansharuddin, perwakilan Forkopimda dan 18 anggota dewan serta sejumlah Kepala OPD.

Juru bica Pansus I,  H. Rusdi Hsy, SE dalam laporan akhirnya terhadap Raperda Kabupaten Balangan tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menyampaikan, setelah melakukan beberapa kali studi banding dan menyesuaikan dengan perubahan PP 91 Tahun 2010 menjadi PP 55 Tahun 2016 dan Rekomendasi BPK RI untuk sesegeranya melakukan penyesuaian terhadap PP 55 Tahun 2016. Pada tanggal 27 Juli 2020, dilakukan rapat kerja kembali dengan agenda pembahasan hasil Studi Banding sekaligus memfinalisasi draft ranperda, dengan kesimpulan, bahwa segala kaidah hukum dalam PP 55 tahun 2016 telah diakomodir dalam Rancangan ini, sehingga secara garis besar perubahan ini meliputi perubahan sebanyak 6 ayat, penambahan sebanyak 13 ayat dari 6 pasal. Sehingga total keseluruhan berjumlah 19 ayat dan 6 pasal.

“Jadi rancangan ini disepakati telah final untuk kemudian akan dilakuakn evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Segala perubahan yang terjadi setelah adanya evaluasi akan dibahas kembali untuk dilakukan penyempurnaan dalam bentuk Surat Keputusan DPRD,” kata Rusdi.

Bupati Balangan, H Ansharuddin dalam sambutannya menyampaikan, sejak 1 januari 2014 kewenangan atas pengelolaan pajak bumi dan bangunan telah dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan selama ini kita (pemkab) menggunakan Perda Nomor 3 tahun 2013, di mana dirancangnya berdasarkan PP Nomor 91 tahun 2010.

Berita Lainnya
1 dari 280
Loading...

“Dengan diterbitkannya PP Nomor 55 tahun 2016 yang menggantikan PP Nomor 91 tahun 2010, maka memang sudah sewajarnya jika kita memodifikasi agar sesuai dengan situasi yang berlaku saat ini. Sehingga Perda kita pun harus disesuaikan,” ujarnya.

Harapannya, dengan adanya penyempurnaan peraturan pada Perda tentang PBB-P2 ini akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) kita, yang berarti menambah kekuatan keuangan dalam menjalankan roda pembangunan daerah.

“Kami juga merasa sangat berbesar hati, bahwasannya melalui rapat paripurna pada hari ini kita bersama-sama menyatakan persetujuan atas Raperda dimaksud,” ucap Bupati.

“Kita sama-sama berharap, Raperda ini dapat segera kita Perda-kan, kita laksanakan secara sungguh-sungguh dengan dukungan seluruh pihak, agar sesegeranya dapat memberi andil yang signifikan dalam upaya kita semua mewujudkan kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan menyampaikan apresiasi atas disepakatinya Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda kabupaten Balangan Nomor 3 tahun 2013 tentang PBB-P2.

“Semoga dengan disepakati dan ditandatanganinya Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda kabupaten Balangan Nomor 3 tahun 2013 tentang PBB-P2, selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur Kalsel wakil dari pemerintah pusat dan dilakukan penyempurnaan kembali oleh kepala daerah bersama pansus I DPRD Balangan,” pungkasnya. (jun/K-6)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya